Sejarah dan Revolusi Pilkada di Indonesia

KUASAKATACOM, Semarang – pemilihan kepala daerah di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang, mulai dari rakyat yang memilih DPRD lalu DPRD sendiri yang memilih Kepala Daerah, hingga dipilihnya langsung Kepala Daerah oleh rakyat.

Pada awal tahun kemerdekaan Indonesia 1945 hingga beberapa dekade, pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan langsung oleh rakyat melainkan dipilih oleh DPRD. Calon yang diusung oleh partai politik atau kelompok lain yang mempunyai pengaruh di parlemen daerah akan dipilih oleh DPRD melalui kekuasaanya. Akan tetapi sistem ini tidak bertahan begitu lama karena dipertanyakan hasil kualitas demokrasinya, yang mana kala itu kepala daerah seringnya lebih loyal kepada partai politik ataupun anggota DPRD daripada rakyat langsung.

BERITA TERKAIT:
Indonesia-Turki Garap Film Sejarah, Perkuat Hubungan Lewat Layar Lebar
Sejarah Tradisi Pemberian THR di Indonesia
Bocah Penemu Braille: Alami Kebutaan saat Umur 5 Tahun
Sejarah dan Revolusi Pilkada di Indonesia
Mendunia, Penanggalan Masehi Ternyata Miliki Sejumlah Keunikan

Hingga pada orde baru masa pemerintahan Soeharto, demokrasi pemilihan kepala daerah mengalami sentralisasi yang mana kontrol pemerintah pusat lebih kuat walaupun pemilihan kepala daerah masih tetap melalui DPRD. Namun pada akhir tahun 90 an, karena kontrol pusat terlalu kuat sehingga menjadi salah satu faktor terciptanya gerakan reformasi yang menuntut demokrasi agar lebih terbuka.

Dalam kejadian reformasi tersebut banyak lingkungan sistem dalam pemerintahan yang berubah. Akan tetapi pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus berlanjut sampai tahun 2005. Hingga setelah disahkannya undang - undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah berubah dengan diberlakukannya pemilihan langsung oleh rakyat, yang mana artinya pemilihan langsung oleh rakyat diberlakukan pertama kali pada tahun 2005 itu.

Namun pada tahun 2014, sempat terjadi gejolak pada masyarakat karena pada saat itu  DPR sempat mengesahkan UU NO. 22 Tahun 2014 yang mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan perppu yang membatalkan UU tersebut.

Sehingga Pilkada dengan pemilihan langsung masih tetap diberlakukan hingga terdapat perubahan kecil mengenai penetapan jadwal Pilkada serentak. Pilkada serentak awal mulanya di ikuti oleh 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota pada tanggal 9 Desember 2015.

Lanjut pada 15 Februari 2017, Pilkada serentak digelar pada 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota. Setelahnya, tak lama setelah Pilkada serentak tahun 2017, tahun 2018 terdapat Pilkada serentak kembali dan dilanjut pada Pilkada serentak keempat kalinya pada tahun 2020.

Pada tahun 2024, Pilkada serentak akan digelar kembali dengan diikuti oleh 37 provinsi di Indonesia dan dijadwalkan pada hari Rabu, 27 November 2024. 

*** Ditulis oleh wartawan magang Malik Ngaziz