Megawati Kecewa, Pilkada 2024 Dimanipulasi Demi Kekuasaan

KUASAKATACOM, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, memberikan tanggapan mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Megawati mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap penyelenggaraan Pilkada yang dinilai penuh dengan kejanggalan dan kecurangan. Ia menyoroti masalah kedaulatan rakyat yang, menurutnya, telah dimanipulasi oleh kekuasaan. Bagi Megawati, pilkada seharusnya menjadi cermin peradaban bangsa, dan dalam setiap pilkada, ia selalu menekankan ungkapan Vox Populi Vox Dei yang berarti Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.

“Ungkapan ini mengingatkan kita betapa bahayanya jika pemilu hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan,” ujar Megawati, Rabu (27/11/2024).

BERITA TERKAIT:
Berikut Susunan Pengurus DPD PDIP Jateng 2025-2030
Food Vlogger Yunnan Ini Gembira Dikunjungi Megawati Soekarnoputri
Sejumlah Anggota Komisi III DPR dari PDIP Temui Megawati Jelang Sidang Hasto
Presiden ke-5 RI Megawati Dijadwalkan Bertemu Paus Fransiskus di Vatikan
Ribuan Peserta Ramaikan Megawati Run, Mbak Agustin: Ini Persembahan Kami untuk Ketum PDIP

Lebih lanjut, Megawati menjelaskan bahwa semangat kemerdekaan Indonesia adalah pembebasan dari segala bentuk penjajahan. Oleh karena itu, rakyat Indonesia seharusnya memiliki hak penuh untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat mereka sesuai dengan hati nurani tanpa ada campur tangan kekuasaan.

Menurut Megawati, prinsip tersebut telah ia wujudkan dalam Pemilu Presiden 2004, yang dianggapnya sebagai pemilu paling demokratis tanpa campur tangan dari kekuasaan.

“Pada pemilu itu, rakyat benar-benar berdaulat. Lalu, mengapa kedaulatan rakyat kini bisa dimanipulasi demi kekuasaan?” tanya Megawati.

Ia pun mengungkapkan kekhawatirannya bahwa situasi ini akan terus berlanjut di masa depan, sambil mempertanyakan di mana posisi hak, keadilan, dan kedaulatan rakyat Indonesia saat ini.

Megawati juga menyoroti ancaman terhadap demokrasi, yang menurutnya kini berada dalam bahaya akibat adanya kekuatan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

“Kekuatan ini mampu memanfaatkan sumber daya dan alat-alat negara untuk kepentingannya,” ujar Megawati.

Ia mencontohkan beberapa daerah yang dinilai mengalami masalah, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Di Jawa Tengah, misalnya, Megawati menerima laporan tentang penggunaan pejabat kepala daerah secara masif dan mutasi aparat kepolisian yang dilakukan demi kepentingan politik elektoral.

“Hal ini tidak boleh dibiarkan, apalagi mengingat keputusan penting yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa aparatur negara yang tidak netral dapat dipidanakan,” tegas Megawati. 

***