Peluncuran ISEO 2025, Energi Baru Ekonomi Syariah Menuju Transisi dan Keberlanjutan

KUASAKATACOM, Jakarta- Ekonomi dan keuangan syariah Indonesia memiliki momentum yang tepat untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam proses Pembangunan nasional. Demikian disampaikan Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina, dalam acara peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2025 dan sekaligus seminar nasional “Energi Baru Ekonomi Syariah: Menuju Transisi dan Keberlanjutan”. 

Acara itu diselenggarakan oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI), pada sabtu, 30 November 2024.

BERITA TERKAIT:
Isi Diskusi di Universitas Paramadina, Rosan Roeslani Tekankan Pentingnya Investasi Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Paramadina Menorehkan Prestasi Internasional: Raih Juara 4 di IDeA 2025 di Malaysia
Universitas Paramadina dan LP3ES Gelar Diskusi Terkait 100 Hari Pemerintahan Prabowo
Paramadina Adakan Diskusi Peran Sentral Tiongkok dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Malaysia
Peran Teknologi dalam Membentuk Realitas Politik

Handi yang juga merupakan pengurus DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), mengungkapkan bahwa, saat ini keberadaan Ekonomi dan keuangan syariah sudah menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain itu, menjadi bagian dari Asta Cita yang merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto. 

“Kita patut bersyukur perjuangan yang sudah berlangsung kurang lebih 30 tahun akhirnya Ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan nasional, hal ini tentu tidak lepas dari kontribusi Ekonomi dan keuangan syariah yang semakin signifikan bagi perekonomian nasional,” papar Handi. 

Selain itu, Handi juga menyoroti pentingnya Indonesia memiliki regulasi yang mengatur semua kegiatan Ekonomi dan keuangan syariah dalam satu payung regulasi (Omnibus Law) dalam bentuk Undang-Undang (UU) Ekonomi Syariah yang terintegrasi dan berkelanjutan serta lembaga pengelola yang lebih kuat dan memiliki kewenangan setingkat Kementerian dan Lembaga (K/L). 

“Transformasi Ekonomi Syariah menjadi sebuah prasyarat yang harus segera dilakukan dalam bentuk UU Ekonomi Syariah dan penguatan kelembagaan. Komite Nasional Ekonomi dan keuangan syariah (KNEKS) harus bertransformasi menjadi lembaga yang kuat dengan kewenangan yang setara dengan Kementerian dan Lembaga negara lainnya sehingga bisa mengkoordinasikan semua kebijakan dan program ekonomi syariah lintas Kementerian dan lembaga,” beber Handi.

Di Akhir sesi, Handi mengungkapkan bahwa indeks literasi dan inklusi Ekonomi dan keuangan syariah, harus terus ditingkatkan, karena ini menunjukkan pengetahuan, pemahaman dan akses yang dimiliki individu terhadap kelembagaan Ekonomi dan keuangan syariah. 

Acara launching tersebut dihadiri oleh Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Indonesia ke-13 itu juga ambil bagian menjadi Keynote Speech dalam acara seminar nasional itu. 

Turut hadir menjadi pembicara Kepala PEBS FEB UI dan Dosen FEB UI Rahmatina Awaliah Kasri, PhD yang menyampaikan Diseminasi Laporan ISEO 2025, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Periode 2024 – 2029 Prof. Bambang Brodjonegoro, PhD, Ir. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama BSI serta KH. Sholahudin Al Aiyub, MSi selaku Direktur Eksekutif KNEKS.

Sebagaimana disampaikan Rahmatina Awaliah Kasri, saat ini literasi ekonomi syariah dan literasi keuangan syariah meningkat menjadi 28,01% dan 39,11%. Angka itu meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2019 yang baru mencapai 16,30% dan 8,93%. 

Sedangkan inklusi keuangan syariah juga mengalami peningkatan dari 9,1% tahun 2019 meningkat menjadi 12,88% pada tahun 2023. “Oleh sebab itu, peran penting semua stakeholder Ekonomi dan keuangan syariah, perlu terus ditingkatkan, agar keberadaan Ekonomi dan keuangan syariah makin disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Handi.