Sumarno Minta Program Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Didukung

KUASAKATACOM, Semarang– Program-program yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 harus didukung oleh aparaturnya. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat membuka sarasehan HUT ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Senin, 2 Desember 2024. 

"Siapapun yang menjadi pemimpin kita, itulah yang nantinya akan masuk dalam lingkup pemerintahan.  Dan harus kita dukung program-programnya," ucap Sumarno. 

BERITA TERKAIT:
Sumarno Dorong Industri Farmasi di Jateng Kembangkan Obat Herbal
Pemprov Jateng Luncurkan Kompetisi Idea 2025, Jadi Ajang Inovasi Pelayanan Publik
Lewat Gowes Jasirah, Sumarno Dorong Wisata Sejarah di Jateng
Ada Rute Baru di Borobudur Marathon 2025, Rencana Bakal Diikuti Pelari dari 26 Negara
Sumarno: Sinergi Pemprov Jateng dan Media untuk Informasi yang Berkualitas

Ia menyatakan, Pilkada Serentak di 35 kabupaten/kota di Jateng berlangsung sukses dan lancar. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota yang kelak terpilih dalam pilkada 2024, akan memimpin wilayah/daerahnya selama lima tahun kedepan.  

Para calon pemimpin yang mengikuti kontestasi pilkada, menurut Sumarno, mempunyai visi misi dan niat yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jateng.  

Sedangkan Guru Besar Universitas Diponegoro, Sri Puryono Karto Soedarmo mengatakan, Korpri merupakan ujung tombak pembangunan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Jateng.

"Untuk itu, Korpri sebagai garda depan tentunya akan membawa dan mewarnai pembangunan agar semakin maju, hebat, andal, dan masyarakatnya semakin sejahtera," ujar dia. 

Sri Puryono menilai, kinerja pelayanan publik maupun keterbukaan publik yang dilakukan oleh Pemprov Jateng sejauh ini sudah baik.  

Meskipun demikian, ia berharap kepada aparatur sipil negeri (ASN) di Pempov Jateng maupun di pemeritah kabupaten/kota tetap memberikan pelayanan prima, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, murah, transparan, akuntabel, dan responsif.