Pejabat Kemenkumham Jateng Hadiri Acara Persiapan Rencana Umum-Implementasi Pengadaan Barang/Jasa 2025 Dirjen KI
menjadi guidance kinerja DJKI di tahun mendatang
Sabtu, 07 Desember 2024 | 11:17 WIB - Ragam
Penulis:
. Editor: Surya
KUASAKATACOM, Semarang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Persiapan Rencana Umum dan Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 di Hotel Santika Premiere.
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Razilu, Sabtu (07/12).
BERITA TERKAIT:
Mantan Napi Teroris di Batang Akhirnya Ikrar Setia Kembali ke NKRI
Pejabat Kemenkumham Jateng Hadiri Acara Persiapan Rencana Umum-Implementasi Pengadaan Barang/Jasa 2025 Dirjen KI
Sekjen Kemenkum Nico Afinta Tegaskan Larangan Pungutan dalam Proses Penerimaan CPNS
Kanwil Kemenkumham Jateng Raih Penghargaan atas Prestasi Layanan Kekayaan Intelektual
Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Upacara Bendera HUT KORPRI Ke-53
Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jateng hadir mengikuti acara. Tampak Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.
Dirjen KI mengatakan, kegiatan ini memiliki arti yang sangat strategis, karena akan menjadi guidance kinerja DJKI di tahun mendatang.
"Kegiatan ini memiliki makna besar untuk menentukan DJKI ke depan. Mau beraksi seperti apa ke depannya," tegas Razilu.
Seluruh capaian dan hasil pembahasan dalam kegiatan ini, kata Razilu, tidak terlepas dari peran penting fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan di DJKI. Ia berharap berbagai target yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal.
"Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam kontribusi pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan yang biasa dikenal dengan ITPK di Kementerian Hukum pada periode mendatang," harap Razilu.
"Semoga DJKi dapat memberikan indeks yang lebih dibandingkan dengan tahun sebelumnya," sambungnya.
Lebih lanjut, Dirjen KI menjelaskan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam tahapan 3 periode Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang baik bersih dan tata kelola yang optimal dalam kinerja organisasi khususnya di Kementerian Hukum. Hal ini, jelas Razilu memerlukan berbagai upaya yang konsisten dan terarah untuk mencapainya.
Di sisi lain, lanjutnya, pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi elemen utama yang harus diperhatikan oleh setiap unit eselon II di DJKI.
"Setiap unit dituntut untuk mengintegrasikan perencanaan perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja secara selaras dengan akuntabilitas keuangan. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan kualitas pengukuran kinerja anggaran belanja DJKI dapat dilakukan secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan daripada organisasi. Dan indeks tersebut tentu tidak terlepas dari kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Oleh karena itu melalui kegiatan ini, saya berharap pada Pimpinan Tinggi Pratama beserta jajarannya bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh," pungkasnya.
***tags: #kanwil kemenkumham jateng #kekayaan intelektual #persiapan rencana umum #implementasi pengadaan
Email: [email protected]
KOMENTAR
BACA JUGA
TERKINI

Mencengangkan! Belanda Buka Bioskop 5D Film Porno Pertama di Dunia
14 Februari 2025

Kemenkum Jateng Cek dan Inventarisasi Kendaraan Dinas
14 Februari 2025

Ajax vs Union St. Gilloise: De Godenzonen Menang 2-0 Tanpa Balas
14 Februari 2025

Lapas Semarang Budidayakan Maggot dan Bangun Greenhouse
14 Februari 2025

OKC 2025, Petugas Kepolisian Edukasi Pengendara soal Bahaya Berhenti di Bahu Jalan Tol
14 Februari 2025

Warga Geger, Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Gubuk Tinjomoyo Semarang
14 Februari 2025

Waspadai Leptospirosis, Jangan Buang Bangkai Tikus Sembarangan
13 Februari 2025

Khawatir AI Akan Digunakan oleh Teroris, Mantan Bos Google Buka Suara
13 Februari 2025

4.276 WNI Masuk Daftar Final Order of Removal di AS, Pemerintah Siaga Beri Pendampingan Hukum
13 Februari 2025