Wakil Ketua MPR Dukung Rencana Penurunan Biaya Haji

KUASAKATACOM, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) berencana menurunkan biaya haji sesuai arahan Presiden Prabowo. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mendukung rencana itu dan berharap penurunan biaya haji 2025 tidak mengurangi kualitas layanan yang diterima oleh jemaah calon haji.

Hidayat mengungkapkan, Menteri Agama sebelumnya selalu mengusulkan kenaikan biaya haji yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rencana penurunan biaya haji diharapkan terealisasi dari Rp 56 juta di 2024 menjadi Rp 44 juta di 2025.

BERITA TERKAIT:
Kemenag Rilis 1.000 Masjid Posko Mudik Jabar
Kemenag Jalankan Program Berantas Buta Huruf Al Quran dan Satu Desa Satu Majelis Talim
Program Beasiswa Zakat Indonesia sebagai Upaya Perkuat Pendidikan
Kemenag akan Gelar Sidang Isbat Awal Syawal 1446 H pada 29 Maret 2025
Pengumpulan Zakat Kemenag Ditergetkan Naik 10 Persen pada 2025

"Terkait penyelenggaraan haji dan biaya haji yang diarahkan untuk bisa meringankan beban calon jamaah haji, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan haji. Dan saya berharap agar Panja haji bisa memutuskan persetujuan penurunan biaya haji tersebut," kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Sabtu (28/12/2024).

Hidayat mengatakan, kebijakan tersebut menekan biaya haji 25 persen dengan asumsi 2024 Rp 93,4 juta dari biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH). Yakni dengan manfaat ke 38 persen pada 2025, maka biaya yang harus dibayar turun hingga Rp 44 juta.

"Di Saudi bisa dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari, itu akan signifikan mengurangi pembiayaan. Dengan demikian sustainabilitas keuangan haji juga bisa terjaga karena beban nilai manfaat bisa turun dari 40 persen di 2024 ke 38 persen di 2025," ujarnya.

Hidayat menjelaskan, komponen biaya penerbangan yang mencakup lebih dari sepertiga biaya haji perlu dikoreksi. Sistem carter penerbangan seharusnya dapat menurunkan biaya, sehingga tidak merugikan jamaah, dan menguntungkan maskapai penerbangan.

Ia menambahkan, biaya pemondokan, transportasi, katering, dan masyair juga dapat diturunkan melalui penganggaran yang realistis. Selain itu, perlu dilakukan lobi dengan pihak di Pemerintah Arab Saudi, seperti kebijakan penghapusan pajak masyair.