Kemenhub Siapkan Pembiayaan Alternatif untuk Peremajaan Kapal Laut

KUASAKATACOM, Jakarta- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mempersiapkan berbagai opsi pembiayaan alternatif untuk memperbaharui dan menambah jumlah kapal laut. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor transportasi laut di Indonesia.

Menteri Perhubungan, Dedy Purwagandhi, menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya akan mengandalkan pembiayaan dari anggaran negara.

BERITA TERKAIT:
Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Demo terkait ODOL di Kemenhub dan DPR
Penghematan Anggaran, Menhub Pastikan Subsidi Transportasi dan Angkutan Perintis Tetap Prioritas Utama
Kemenhub Siapkan Pembiayaan Alternatif untuk Peremajaan Kapal Laut
KAI-DJKA Kemenhub Tutup Perlintasan Sebidang Tidak Resmi di Ambarawa
Kemenhub-KNKT Lakukan Investigasi Penyebab Kecelakaan Pesawat SAM Air di Gorontalo

"Kami akan memanfaatkan berbagai opsi pembiayaan lainnya untuk memastikan sektor angkutan laut semakin membaik," ujarnya usai meninjau kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Minggu (29/12).

Kebutuhan akan angkutan laut, menurut Dedy, diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan, khususnya menjelang mudik Idul Fitri 1446 Hijriah yang diprediksi jatuh pada 31 Maret hingga 1 April 2025. Namun, ia juga mengakui bahwa penyediaan kapal baru dalam waktu tiga bulan bukanlah hal yang mudah, mengingat proses penganggaran dan pengadaan yang memakan waktu.

Meski begitu, Dedy memastikan bahwa Kemenhub, sebagai regulator, akan tetap memastikan kapal yang beroperasi memenuhi standar kelaikan dan kenyamanan bagi penumpang, terutama pada periode mudik mendatang. “Kami akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Pelni, dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan,” jelasnya.

Untuk mendukung kelancaran angkutan laut pada musim mudik Idul Fitri, Kemenhub akan lebih memfokuskan pelayanan di wilayah barat dan tengah Indonesia, dengan frekuensi perjalanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur.

Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, yang akrab disapa Tiko, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyetujui penyertaan modal negara (PMN) untuk Pelni selama tiga tahun ke depan. Dana tersebut akan digunakan untuk peremajaan enam kapal mulai tahun depan.

Tiko juga menyampaikan bahwa Kemenhub, Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Keuangan tengah mencari skema pembiayaan terbaik untuk memenuhi kebutuhan peremajaan dan penambahan kapal angkutan laut. “Kami mempelajari berbagai skema pendanaan lainnya, seperti skema G2G (government-to-government) atau pengadaan oleh pemerintah,” tambahnya.

Selain itu, Tiko menjelaskan bahwa Pelni dan pihak terkait tengah berupaya mengoptimalkan pola operasi angkutan laut dengan mengubah konsep rute point-to-point menjadi hub-to-spoke. Dalam konsep baru ini, pelabuhan utama akan dihubungkan dengan pelabuhan pengumpan untuk meningkatkan efisiensi perjalanan.

Kerja sama antara Pelni sebagai BUMN dan pelaku swasta juga terus diperkuat untuk memperbesar kapasitas ekosistem transportasi laut di Indonesia. "Kami akan memperkuat skema penugasan dan PSO (public service obligation) bersama Pak Menhub, sehingga semakin efisien dan Pelni dapat berinvestasi lebih banyak lagi," tutupnya.