Mendagri Tito Karnavian: Kemendagri Kaji Peluang MK Hapus Parliamentary Threshold

KUASAKATACOM, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tito Karnavian, menanggapi kemungkinan penghapusan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold. Tito mengatakan bahwa internal Kemendagri akan melakukan kajian yang melibatkan ahli tata negara sebelum menyampaikan hasilnya ke DPR.

Kajian dan Diskusi Mendalam

BERITA TERKAIT:
Sebanyak 2.912 Personel Gabungan Amankan Sidang Putusan PHPU di MK
Mendagri Tito Karnavian: Kemendagri Kaji Peluang MK Hapus Parliamentary Threshold
Mengenai Persilihan Hasil Pilwalkot, KPU Kota Semarang Pastikan Ikuti Proses di MK
MK Hapus Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden, Persaingan Semakin Terbuka
MK Terima 115 Gugatan Pilkada 2024: Sebaran Perkara PHPKADA

Tito mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan stafnya untuk menggelar Forum Group Discussion (FGD) guna merumuskan langkah pemerintah dalam menanggapi putusan MK tersebut.

"Kemendagri, sebagai bagian dari pemerintah, kami akan, satu, di Kemendagri saya sudah memerintahkan staf saya untuk melakukan semacam FGD, apa tindak lanjutnya merespons itu," ujar Tito usai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Setelah FGD selesai, hasilnya akan dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah, melibatkan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM sebelum dibawa ke DPR.

Konsekuensi dari Putusan MK

Wacana penghapusan Parliamentary Threshold semakin menguat setelah Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai bahwa hal itu merupakan konsekuensi logis dari putusan MK yang menghapus Presidential Threshold.

"Itu adalah konsekuensi dari pembatalan Presidential Threshold yang juga adalah pembatalan Parliamentary Threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril saat berbicara dalam Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.

Meskipun demikian, Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa Parliamentary Threshold tetap diperlukan dan meminta agar ambang batas parlemen dikaji ulang tanpa dihapuskan sepenuhnya.

Keputusan MK mengenai Presidential Threshold telah membuka diskusi lebih luas mengenai aturan pemilu di Indonesia, termasuk kemungkinan perubahan sistem pemilihan legislatif.