Parlemen Mesir Tegas Tolak Usulan Trump

KUASAKATACOM, Jakarta- Parlemen Mesir pada Senin 27 Januari 2025, kembali menegaskan penolakannya terhadap segala rencana yang bertujuan untuk merelokasi rakyat Palestina dari tanah mereka. 

Parlemen Mesir memperingatkan bahwa tindakan semacam itu akan menimbulkan "ancaman serius" bagi keamanan dan stabilitas kawasan.

BERITA TERKAIT:
Parlemen Mesir Tegas Tolak Usulan Trump
Hamas Tuding Israel Hambat Kesepakatan Gencatan Senjata
Mesir Turut Laporkan Israel ke ICJ terkait Genosida
Warga Yogyakarta Padati Titik Nol Kilometer, Peringati 100 Hari Genosida di Palestina 
Ribuan Masyarakat Lakukan Aksi Damai Tuntut Penghentian Genosida di Palestina

Menurut Ketua Parlemen Mesir, Hanafi Gebali, ide-ide tersebut tidak bisa diabaikan karena menimbulkan bahaya besar. "Usul-usul yang beredar terkait relokasi rakyat Palestina dari tanah mereka sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa masalah Palestina bukan hanya persoalan penduduk atau sengketa geografis, tetapi perjuangan sebuah bangsa untuk mendapatkan hak-hak sah dan historis mereka," kata Gebali.

Gebali menegaskan bahwa rakyat Palestina bukan sekadar kelompok yang mencari tempat perlindungan. "Mereka adalah bangsa dengan sejarah yang kaya, tanah yang suci, dan hak-hak yang tak dapat dihapus oleh waktu. Mereka tidak akan pernah menyerahkan hak-hak tersebut, demikian pula bangsa Arab yang mendukung mereka," tandasnya.

Ia juga memperingatkan bahwa setiap usulan yang mengesampingkan hak-hak rakyat Palestina akan menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. 

Satu-satunya solusi untuk perdamaian abadi, tegas Gebali adalah penerapan solusi dua negara yang menjamin rakyat Palestina dapat mendirikan negara merdeka mereka sesuai dengan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sekaligus memastikan keamanan dan stabilitas seluruh kawasan.

Mesir, yang telah lama menabur benih perdamaian di kawasan, menegaskan kembali komitmennya untuk terus membela hak-hak rakyat Palestina dan menolak segala upaya untuk melikuidasi masalah Palestina atau melanggar hak-hak bangsa tersebut.

Usulan untuk merelokasi rakyat Palestina disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump pada akhir pekan lalu (25/1). Trump menyerukan untuk "membersihkan" Gaza dan merelokasi warga Palestina ke Mesir dan Yordania, dengan menyebut Gaza sebagai "lokasi yang telah hancur total" akibat perang genosida Israel.

Pernyataan Trump ini muncul sepekan setelah kesepakatan gencatan senjata diberlakukan di Gaza pada 19 Januari 2025, yang menghentikan perang genosida Israel. Perang tersebut telah mengakibatkan lebih dari 47.300 warga Palestina tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.000 orang sejak 7 Oktober 2023. Kejahatan ini juga menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, kehancuran luas, dan krisis kemanusiaan yang mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk para lansia dan anak-anak.

Kehancuran Gaza tercatat sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Sebagai tanggapan terhadap kekejaman ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pemimpin Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan otoritas pertahanan, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. 

Selain itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang mereka di wilayah tersebut.