Kemenag dan Komisi VIII DPR Adakan Raker Bahas Efisiensi Anggaran 2025

KUASAKATACOM, Jakarta- Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) di Senayan, membahas program dan anggaran untuk tahun 2025, pada Senin, 3 Februari. Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah membahas kebijakan efisiensi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo.

Kebijakan efisiensi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 mengenai efisiensi belanja Kementerian/Lembaga. Kementerian Agama diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp14.284.062.000.000.

BERITA TERKAIT:
Sebanyak 1.500 Anak Yatim Ikuti Makan Bergizi Bersama di Masjid Istiqlal
Gali Dana dari Wali Murid, Komite MAN Tak Perlu Takut
Kementerian Agama Matangkan Persiapan MQK Tingkat Asia Tenggara
Kemenag Kerahkan Tim Pengawas Layanan Haji Khusus
Jemaah Haji Diimbau Perhatikan Pola Konsumsi demi Kesehatan dan Kelancaran Ibadah

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya penyisiran anggaran terkait efisiensi. Meski sudah dilakukan penyisiran, hasilnya belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. 

"Berdasarkan kriteria dan identifikasi, kami memperoleh besaran efisiensi sebesar Rp7.279.475.129.000. Kami perlu melakukan penyesuaian agar bisa memenuhi target efisiensi dengan kriteria yang sama, namun dengan lebih banyak ekspansi pada identifikasi rencana efisiensi," ucap Nasaruddin.

efisiensi itu diperhitungkan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dasar operasional, pengalihan anggaran ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), dan hanya mengandalkan belanja rupiah murni.

Ia juga mengungkapkan bahwa efisiensi sebesar Rp14 triliun akan berdampak pada beberapa program dan kegiatan prioritas, seperti layanan keagamaan, penguatan moderasi beragama, kerukunan umat, pembinaan perkawinan, bantuan rumah ibadah, serta digitalisasi layanan keagamaan. Program pendidikan, termasuk BOS, BOPTN, PPG, beasiswa untuk peserta didik dan pendidik, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta rehabilitasi madrasah dan lembaga keagamaan juga akan terdampak.

Namun, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa meskipun efisiensi ini cukup besar, Kementerian Agama mendukung program efisiensi tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab eksekutif. 

"Meskipun baru minggu lalu Inpres ini terbit, kami sudah berhasil menghemat sekitar Rp7 triliun, dan kami akan terus berusaha mengurangi anggaran lebih lanjut," katanya.

Marwan Dasopang, anggota Komisi VIII DPR RI, mengungkapkan bahwa meskipun anggaran Kementerian Agama besar, sebagian besar anggaran tersebut menyentuh langsung masyarakat. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan hati-hati. 

Ia berharap Kementerian Agama dapat merinci anggarannya agar dapat diawasi bersama antara DPR dan Kemenag. “Semoga efisiensi bisa dilakukan tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Achmad, anggota Komisi VIII dari Demokrat, menyampaikan keprihatinannya terkait kebijakan efisiensi sebesar Rp14 triliun. Ia berharap kebijakan ini tidak akan mengurangi semangat Kementerian Agama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat. 

“Justru ini adalah tantangan yang bisa menghasilkan prestasi. Dengan menurunnya anggaran, kita berharap tidak sejalan dengan penurunan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menag juga menegaskan bahwa meskipun anggaran dipotong, Kementerian Agama tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan tidak akan membiarkan efisiensi ini menghambat program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan adanya dukungan dan saran dari Komisi VIII DPR, Kementerian Agama berharap dapat melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan bagi masyarakat.