Efisiensi Anggaran di Kementerian Dikti: BOPTN Terancam, Biaya Kuliah Berpotensi Naik

KUASAKATACOM, Jakarta- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, memaparkan kondisi efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2025. Salah satu program yang terdampak cukup besar adalah Bantuan Operasional perguruan tinggi Negeri (BOPTN).

Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025), Satryo menjelaskan bahwa pagu awal program BOPTN sebesar Rp 6,018 triliun mengalami efisiensi sebesar Rp 3 triliun. Ia mengingatkan bahwa pemotongan anggaran ini berpotensi memicu kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi.

BERITA TERKAIT:
Taj Yasin: Pemprov Jateng Komitmen Kembangkan Pendidikan Santri
Peringati 27 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Purwokerto Gelar Temu Aktivis
Kembangkan Potensi Desa, Ahmad Luthfi Libatkan Mahasiswa dari 44 Perguruan Tinggi
Percepat Capaian Program, Pemprov Jateng Kolaborasi dengan 44 Perguruan Tinggi
Pakar Kebijakan Publik UGM Ini Tanggapi Dampak Efisiensi di Sektor Pendidikan Tinggi dan Riset

“Jika BOPTN dipotong hingga setengahnya, kemungkinan besar perguruan tinggi akan terpaksa menaikkan uang kuliah,” ujar Satryo.

Tak hanya BOPTN yang terkena dampak efisiensi, program bantuan untuk perguruan tinggi Swasta (PTS) juga mengalami nasib serupa. Dari pagu awal sebesar Rp 365,3 miliar, anggaran tersebut dipotong 50 persen. Selain itu, Program Bantuan Pendanaan perguruan tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH) yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 2,37 triliun juga terkena potongan yang sama. Satryo menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini bisa menyebabkan kenaikan biaya kuliah di PTNBH (perguruan tinggi Negeri Berbadan Hukum).

Meski kondisi ini cukup memprihatinkan, Satryo menjelaskan bahwa pihaknya sedang mencari cara untuk mengurangi dampak pemotongan tersebut agar tidak terlalu membebani publik. Menurutnya, kementerian mencoba menyusun ulang rencana efisiensi dengan memangkas anggaran lebih kecil dari yang semula direncanakan.

“Kami sedang berupaya mengurangi potongan dari yang sebelumnya Rp 1,185 triliun menjadi Rp 711,081 miliar, atau sekitar 30 persen dari total potongan 50 persen. Kami akan mengikuti potongan tersebut, namun tidak sebesar yang diusulkan sebelumnya. Jika potongan tetap terlalu besar, PTNBH kemungkinan besar harus menaikkan sebagian biaya kuliah mahasiswa,” jelas Satryo.

Dalam kesempatan tersebut, Satryo juga meminta dukungan dari Komisi X agar efisiensi anggaran kementeriannya tidak mencapai Rp 14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 56,6 triliun di tahun 2025. Ia mengusulkan agar efisiensi hanya sebesar Rp 6,78 triliun.

“Dengan kondisi seperti ini, saya berharap bapak dan ibu di Komisi X dapat memperjuangkan agar pemotongan anggaran tidak mencapai Rp 14,3 triliun, melainkan cukup Rp 6,78 triliun,” ungkap Satryo.

Usulan ini menjadi harapan bagi kementerian agar bisa tetap menjaga kualitas pendidikan tinggi tanpa harus membebani mahasiswa dengan kenaikan biaya kuliah yang signifikan. Satryo juga menegaskan bahwa kementeriannya akan terus berusaha mencari solusi terbaik agar dampak dari efisiensi anggaran tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya di sektor pendidikan tinggi.

Efisiensi anggaran di sektor pendidikan memang menjadi tantangan besar, namun langkah antisipasi yang matang diperlukan untuk memastikan akses pendidikan tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan DPR dapat menghasilkan keputusan yang terbaik demi masa depan pendidikan tinggi Indonesia.