Komisi B DPRD Kota Semarang Soroti Efisiensi Anggaran: Jangan Sampai Merugikan Masyarakat

KUASAKATACOM, Semarang - Komisi B DPRD Kota Semarang menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama OPD untuk membahas efisiensi anggaran. 

Dalam rapat tersebut, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, selaku Ketua Komisi B menyoroti dampak pemotongan anggaran yang dilakukan tanpa perencanaan matang, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu stabilitas sosial, serta meningkatkan ketidakstabilan politik.

BERITA TERKAIT:
Mahfud MD: Keputusan Jokowi Sah Walau Ijazahnya Terbukti Palsu
Vicky Prasetyo Temui Jokowi di Solo, Bahas Evaluasi Pilkada dan Politik
Prabowo Pimpin Parade Senja di Akmil Magelang, Didampingi SBY dan Jokowi
Komisi B DPRD Kota Semarang Soroti Efisiensi Anggaran: Jangan Sampai Merugikan Masyarakat
PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby sebagai Kader Partai

"Pemotongan anggaran yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu stabilitas sosial, dan meningkatkan ketidakstabilan politik. Kami mendesak pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan ini dengan langkah-langkah yang lebih transparan, responsif, dan berbasis bukti agar tidak berujung pada dampak yang merugikan masyarakat," tegas Jokowi, Kamis (20/2). 

Selain itu, Jokowi juga menyoroti bagaimana pemotongan anggaran yang tidak terencana dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. 

"Pengurangan anggaran dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan layanan yang memadai, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap keputusan anggaran mempertimbangkan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Jokowi berharap pemerintah lebih cermat dalam menyusun kebijakan efisiensi anggaran agar tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan warga Kota Semarang. 
DPRD, khususnya Komisi B, akan terus mengawal kebijakan ini demi kepentingan masyarakat luas.