Komisi III DPR Minta Satgas Pangan Polri Cabut Izin Usaha Produsen MinyaKita

KUASAKATACOM, JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Satgas Pangan Polri untuk mencabut izin usaha PT Artha Eka Global Asia, produsen Minyakita yang terbukti melakukan pengurangan takaran minyak dalam kemasannya.

"Harus ada sanksi yang lebih berat bagi pelanggar, baik pencabutan izin usaha bagi produsen yang tidak mematuhi ketentuan maupun sanksi hukuman pidana atas kecurangan yang dilakukan,” ujar Abdullah pada Minggu (16/3).

BERITA TERKAIT:
Komisi III DPR Minta Satgas Pangan Polri Cabut Izin Usaha Produsen MinyaKita
Sejumlah Anggota Komisi III DPR dari PDIP Temui Megawati Jelang Sidang Hasto
Penegak Hukum Diminta Komisi III DPR RI Usut Tuntas Pagar Laut
DPR Usulkan STNK dan SIM Berlaku Seumur Hidup, Benny: Jangan Bebani Rakyat
Dipanggil DPR soal Penembakan Siswa SMK, Kapolrestabes Semarang: Saya Siap Terima Konsekuensi

Sebelumnya, Polri telah menetapkan 14 tersangka dalam kasus ini setelah menemukan bahwa mesin produksi Minyakita di PT Artha Eka Global Asia telah disetting untuk mengisi hanya 800ml minyak, bukan 1 liter seperti yang tertera di kemasan. Satgas Pangan Polri pun telah menyegel pabrik tersebut yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat.

Meski langkah ini sudah diambil, Abdullah meminta agar Polri tetap meningkatkan pengawasan terhadap distribusi minyak di masyarakat.

“Jangan setelah ramai karena temuan masyarakat, baru berbondong-bondong sidak di mana-mana. Antisipasi lebih baik dibandingkan mengatasi sehingga masyarakat tidak menjadi korban,” katanya.

Dalam waktu dekat, Komisi III DPR RI berencana meminta keterangan dari Polri terkait pelanggaran dalam produksi dan distribusi Minyakita. Namun, Abdullah belum mengonfirmasi kapan rapat kerja tersebut akan digelar.

"Komisi III DPR akan berkoordinasi dengan Bareskrim terkait pemalsuan Minyakita dan pengurangan-pengurangan takaran," tambahnya.