Pemprov Jateng Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan dan Denda

KUASAKATACOM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui program penghapusan tunggakan pajak dan denda bagi wajib pajak yang menunggak. Program ini berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah. Dengan program ini, diharapkan bisa menarik kembali piutang PKB yang mencapai Rp2,8 triliun.

BERITA TERKAIT:
Ahmad Luthfi Gandeng Lemhanas untuk Analisis Indeks Ketahanan Wilayah
Ahmad Luthfi Tegaskan Pemenuhan Hak Pelayanan Penyandang Disabilitas Jadi Prioritas
Jawa Tengah 2026 Difokuskan Jadi Penopang Swasembada Pangan Nasional
Ahmad Luthfi Minta Bank Jateng Tingkatkan Kinerja Demi Dongkrak PAD
Berkat Kunjungan Ahmad Luthfi ke Kementerian PKP, 500 Rumah Warga Miskin Ekstrem Bakal Direnovasi

Masyarakat yang ingin mendapatkan keringanan cukup membayar pajak tahun berjalan (2025) di periode yang ditentukan. Dengan begitu, tunggakan pajak dan denda dari tahun-tahun sebelumnya akan dihapus.

“Kami memberikan kesempatan ini dalam waktu terbatas. Jadi masyarakat harus segera memanfaatkannya,” ujar Luthfi, Senin (24/3).

Selain menghapus tunggakan PKB, Pemprov Jateng juga menggandeng Jasa Raharja untuk menghilangkan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Kepala Bapenda Jateng, Nadi Santoso, dari total sekitar 12 juta kendaraan bermotor di Jateng, terdapat sekitar 5 juta kendaraan yang masih menunggak pajak. Hingga triwulan pertama 2025, realisasi pendapatan PKB sudah mencapai 20 persen.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Pemprov Jateng terus menggencarkan sosialisasi dan menggandeng mitra pembayaran seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan kebijakan ini, masyarakat mendapat keringanan, sementara pendapatan daerah tetap terjaga.