Jawa Tengah Percepat Program Makan Bergizi Gratis, Tambah 105 Dapur Gizi Baru

KUASAKATACOM, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengakselerasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menambah 105 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah.

Penambahan SPPG ini akan tersebar merata di 35 kabupaten/kota, di mana setiap daerah akan mendapat tiga unit tambahan.

BERITA TERKAIT:
Kasus Dugaan Penggelapan Dana MBG, Prabowo: Pasti Diurus, Uang Rakyat Harus Kita Jaga
Kemenkop Dorong Koperasi Miliki Pengolahan Susu untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Jawa Tengah Percepat Program Makan Bergizi Gratis, Tambah 105 Dapur Gizi Baru
Taj Yasin Pimpin Langsung Tim Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Jateng
Anies Baswedan: Pendidikan Bukan Hanya Soal Makan, Tapi Investasi Jangka Panjang

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan hal ini usai menghadiri rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, pada Senin, 14 April 2025. Ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk memastikan realisasi dalam waktu maksimal satu minggu.

“Rapat tadi membahas percepatan pelaksanaan MBG. Alhamdulillah, respons dari BGN sangat cepat, langsung ditindaklanjuti,” ujar Taj Yasin yang juga menjabat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksanaan Program MBG Jateng.

Selain penambahan SPPG, Pokja MBG juga akan membantu BGN dalam pemantauan dan pengelolaan unit yang sudah berjalan. Seluruh dapur MBG yang ada akan didata dan dievaluasi kelayakannya.

Dalam pertemuan tersebut, Pokja MBG menyampaikan berbagai usulan serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini. Salah satunya adalah usulan agar fungsi pengawasan bisa diserahkan kepada pemerintah daerah demi memudahkan koordinasi.

Taj Yasin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan pangan olahan siap saji, serta penerapan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), guna mencegah potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat keracunan makanan.

Sebelumnya, Pokja MBG telah mengidentifikasi aset milik Pemprov Jateng yang berpotensi dimanfaatkan sebagai SPPG. Ditemukan 21 aset milik provinsi dan satu aset milik BUMD, terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Selain itu, terdapat 34 SMK dengan fasilitas tata boga atau kantin tipe A yang sudah mengantongi sertifikat dari BPOM. Sementara itu, tujuh satuan pendidikan lainnya juga diusulkan sebagai lokasi potensial untuk pengembangan dapur SPPG.

“Kami berharap pelaksanaan program MBG di Jateng bisa semakin luas dan optimal,” pungkas Taj Yasin.