Kemenko Kumham Dorong Pembentukan Tim Pelaporan HAM Internasional Lintas Kementerian

KUASAKATACOM, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mendorong pembentukan Tim Pelaporan lintas kementerian/lembaga guna memperkuat koordinasi pelaporan instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas, Ibnu Chuldun, menjelaskan bahwa pembentukan tim khusus ini diperlukan agar penyusunan laporan periodik delapan Konvensi Internasional yang menjadi kewajiban Indonesia dapat dilakukan secara lebih terstruktur, konsisten, dan optimal.

BERITA TERKAIT:
Kemenko Kumham Dorong Pembentukan Tim Pelaporan HAM Internasional Lintas Kementerian

“Indonesia memiliki kewajiban menyampaikan laporan periodik atas delapan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi,” ujar Ibnu dalam pertemuan koordinasi di Jakarta, Senin (14/4).

Beberapa konvensi dimaksud antara lain:

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR),

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR),

Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW),

Dan lima konvensi lainnya di bidang HAM.

Sebelumnya, pelaporan tersebut dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, namun kini bergeser ke Kemenko Kumham Imipas seiring perubahan struktur koordinasi.

Komitmen Sinergi dengan Komnas HAM

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh proses pelaporan, termasuk membangun sinergi dengan berbagai pihak.

“Kami akan menggandeng Komnas HAM dan melakukan reformasi pola koordinasi lintas kementerian,” ungkapnya.

Munafrizal juga mengusulkan agar struktur Tim Kerja Pelaporan diperkuat, dengan memasukkan dua direktorat tambahan dari Ditjen HAM sebagai anggota sekretariat pelaporan.

Menuju Forum Sinergi Nasional HAM

Pertemuan ini juga menyepakati rencana penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional HAM Indonesia, yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga.

Diharapkan, forum ini menjadi momentum penguatan kolaborasi nasional dalam pengarusutamaan dan pemajuan HAM di tingkat kebijakan maupun implementasi.