Tanggapi Aduan Penempatan P3K Guru, Wagub Jateng Carikan Solusi

KUASAKATACOM, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menggelar rapat mengenai aduan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di wilayah setempat.

"Akhir-akhir ini banyak aduan tentang PPPK sekolah-sekolah SMA, baik yang langsung kepada saya maupun ke dinas pendidikan," ucap Taj Yasin   usai rapat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Rabu 16 April 2025. 

BERITA TERKAIT:
Laporan Angka Penipuan Keuangan Capai Ratusan Ribu, Wagub Jateng Minta Masyarakat Berani Lapor
Wagub Jateng Minta Satpol PP Lakukan Pendekatan Humanis
Taj Yasin: Pemprov Jateng Buka Peluang Kerjasama Anti Bullying dengan Lembaga Penyelenggara Boarding School
Wagub Jateng Tekankan Jaga Kelestarian DAS Sebagai Penopang Pangan
Lindungi Kelompok Rentan, Wagub Jateng Apresiasi Paralegal Muslimat dan Program Mustika

Ia mengaku memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. Sebab, banyak aduan yang masuk baik secara pribadi maupun di media sosial.

"Di Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya, Ini sudah kita rapatkan, kita carikan solusinya," katanya.

Pada rapat itu, beber Taj Yasin, dibahas mengenai solusi relokasi dan distribusi PPPK di Jawa Tengah. Maka selain Disdikbud, perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng juga dihadirkan.

"Untuk relokasi dan distribusi kepada kawan-kawan P3K, kita carikan (solusi) yang terbaik, dan yang penting adalah tidak menyalahi aturan," tegasnya.

Respon dan tindaklanjut atas aduan ini, kata Yasin, penting dalam rangka mewujudkan visi-misinya di sektor pendidikan bersama Gubernur Ahmad Luthfi.

"Salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Uswatun Khasanah menambahkan, jumlah aduan terkait penempatan yang tidak sesuai pengajuan ada sekitar 600. Saat ini, Pemprov Jateng melalui Disdikbud dan BKD terus berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Uswatun membeberkan, hingga Selasa 15 April 2025,  diketahui Kemenpan-RB masih menggodok terkait izin untuk melakukan relokasi PPPK yang tidak sesuai dengan pengajuan tersebut.

"Kita berharap minggu ini atau paling lambat minggu depan itu sudah ada izin relokasi. Sehingga pengajuan relokasi itu segera terealisasi, dan teman-teman PPPK ini segera mendapatkan jam dan ditempatkan sesuai dengan pengajuannya," ucapnya. (*)