Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Pemprov Jateng Sinergi dengan Paralegal Muslimat NU

KUASAKATACOM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan para relawan paralegal dari Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut.

Sebanyak 90 relawan dari Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jawa Tengah telah resmi dikukuhkan sebagai paralegal. Para relawan ini nantinya akan bertugas memberikan bantuan hukum serta pendampingan psikososial bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

BERITA TERKAIT:
Direktur PPA dan PPO Polri Ajak Siswa di Ambarawa Berani Bicara jika Temui Kekerasan
Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Pemprov Jateng Sinergi dengan Paralegal Muslimat NU
Aliansi Jurnalis Semarang Tuntut Penghapusan Kekerasan terhadap Jurnalis
Cegah Kekerasan di Pesantren, Wapres Maruf Amin Usulkan Ada Dewan Kiai
Polisi Menduga Napi di Lapas Cipinang Tewas karena Sakit

“Kami menyambut baik kerja sama antara Pemprov Jateng dan Muslimat NU. Ini merupakan sinergi yang sangat penting,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, saat acara peluncuran program Relawan Paralegal Muslimat NU di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Minggu, 20 April 2025.

Program ini dinilai selaras dengan visi Taj Yasin bersama Gubernur Ahmad Luthfi melalui inisiatif “Kecamatan Berdaya”, yang akan dijalankan lima tahun ke depan. Program tersebut berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah meningkat dari 939 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.019 pada 2024. Sementara itu, kekerasan terhadap anak naik dari 1.214 menjadi 1.349 kasus pada periode yang sama. Jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik pada perempuan (41,3%) dan kekerasan seksual terhadap anak (46,6%).

Taj Yasin menegaskan pentingnya peran paralegal dalam memberikan dukungan komprehensif kepada korban, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ia juga menyoroti budaya “pekewuh” atau rasa sungkan di masyarakat yang sering membuat korban enggan melapor.

“Kalau di kota besar seperti Semarang, mungkin istilah paralegal sudah dikenal. Tapi di daerah lain, banyak korban masih sungkan mengungkapkan kasusnya. Padahal mereka butuh perlindungan,” jelasnya.

Korban, lanjutnya, harus mendapat peluang untuk melanjutkan hidup dan pendidikannya, termasuk mereka yang berasal dari lingkungan pesantren atau penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi secara simbolis menyematkan tanda kepada para relawan, didampingi Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin dan Ketua PW Muslimat NU Jawa Tengah, Ismawati Hafiedz.

Selain itu, ditandatangani juga nota kesepahaman antara Wakil Gubernur dan Menteri PPPA, serta perjanjian kerja sama antara Muslimat NU dengan Kementerian Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jateng.

Menteri PPPA Arifatul Choiri menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi kekerasan yang terus meningkat. Ia menyebut bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, dan 51 persen anak usia 13–17 tahun mengaku pernah menjadi korban, terutama di lingkungan rumah.

Ia berharap Jawa Tengah bisa menjadi contoh penanganan kekerasan yang terpadu hingga ke level desa.

“Kekuatan untuk mencegah kekerasan bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Organisasi seperti Muslimat NU adalah garda terdepan,” tegasnya.