Hubungan India-Pakistan Retak Usai Serangan di Jammu dan Kashmir

KUASAKATACOM, Jakarta - Setelah terjadi insiden penyerangan terhadap wisatawan di wilayah Jamu dan Kahmir yang dikontrol India, Pahalgam, yang menewaskan 26 orang pada tanggal 22 April lalu. Hubungan antara India dan Pakistan jatuh ke titik terendah. 

New Delhi pada menyatakan penangguhan Perjanjian Air Indus yang mengatur penjatahan air dari enam sungai di daerah aliran sungai Indus antara dua negara dengan senjata nuklir tersebut pada Rabu (23/4/2025).

BERITA TERKAIT:
Hubungan India-Pakistan Retak Usai Serangan di Jammu dan Kashmir

Penangguhan perjanjian bilateral itu diumumkan setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi memimpin rapat Komite Kabinet untuk urusan Keamanan menyusul serangan di Jammu dan Kashmir.

India juga mengusir penasihat militer Pakistan serta mengurangi jumlah staf diplomatik yang bertugas di kedutaan besar Pakistan di New Delhi. Visa yang diterbitkan bagi WN Pakistan di bawah skema regional SAARC (Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan) juga ditangguhkan.

Kemudian pada Kamis (24/4), New Delhi mengumumkan bahwa layanan visa ke Pakistan akan ditangguhkan seluruhnya, serta warga India yang sedang berkunjung ke Pakistan diminta kembali "sedini mungkin".

India juga menutup satu-satunya pintu perbatasan dengan Pakistan yang dioperasikan di Wagah-Attari.

Pakistan membalas

Pemerintah Pakistan merespons keputusan India tersebut dengan menyatakan bahwa Perjanjian Air Indus yang dimediasi oleh Bank Dunia dan diteken pada September 1960 tidak mencantumkan mekanisme untuk menangguhkan perjanjian secara sepihak.

Islamabad menegaskan bahwa keputusan tersebut amat "sembrono" dan memperingatkan bahwa tindakan apapun oleh India untuk mengalihkan atau menghentikan aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai "tindakan perang".

Pakistan juga menyatakan penangguhan Kesepakatan Simla, pakta bilateral tahun 1972 yang memberi dasar bagi Garis Kendali (Line of Control) antara kedua negara di wilayah sengketa Kashmir serta kerangka bagi penyelesaian sengketa bilateral.

Penangguhan Kesepakatan Simla, langkah paling drastis oleh pemerintah Pakistan, diumumkan setelah Perdana Menteri Shehbaz Sharif memimpin rapat Komite Keamanan Nasional. Sementara itu, membalas tindakan New Delhi, Islamabad juga mengusir atase pertahanan dan mengurangi staf diplomatik di kedutaan besar India di Pakistan.

Pakistan juga menutup pintu perbatasan Attari-Wagah dan menghentikan semua perdagangan bilateral maupun dengan pihak ketiga melalui Pakistan.

Islamabad turut menangguhkan penerbitan visa bagi warga India di bawah skema SAARC, kecuali untuk perjalanan ibadah bagi kaum Sikh, dan menutup ruang udaranya baik bagi seluruh pesawat yang dimiliki maupun dioperasikan pihak India.