Prabowo Umumkan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Komitmen Hapus Outsourcing

KUASAKATACOM, JAKARTA- Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Inisiatif ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk mendukung penghapusan sistem kerja alih daya atau outsourcing.

"Dalam rangka memberikan hadiah bagi para buruh, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," ujar Presiden di hadapan massa buruh yang memadati lokasi acara.

BERITA TERKAIT:
Presiden Prabowo Umumkan Penghapusan Utang Lama Rakyat Kecil, Fokus pada Petani
Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan dari Delapan Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Prabowo Terima Kunjungan Kehormatan Presiden Senat Kamboja Hun Sen
Perkuat Pelayanan Jemaah, Presiden Resmikan Makkah Route di Bandara Soetta
Prabowo Umumkan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Komitmen Hapus Outsourcing

Presiden menjelaskan bahwa dewan tersebut akan melibatkan perwakilan tokoh buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Tugas utama dewan ini adalah memberikan masukan kepada Presiden terkait revisi kebijakan dan peraturan yang dianggap belum memihak pekerja.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan dukungan terhadap penghapusan sistem outsourcing, namun menekankan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak buruh dan kepentingan investasi. Ia menyebut bahwa proses transisi menuju sistem kerja yang lebih adil harus memperhatikan keberlangsungan investasi yang menjadi penopang penciptaan lapangan kerja.

"Kita ingin menghapus outsourcing, tapi kita juga harus realistis dan menjaga agar para investor tetap menanamkan modalnya. Tanpa investasi, tidak akan ada pabrik, dan tidak akan ada pekerjaan," tuturnya.

Selain membentuk dewan tersebut, pemerintah juga akan mendirikan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk menangani kasus PHK sepihak. Presiden juga mendorong percepatan pembahasan dua RUU penting, yakni RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU yang mengatur perlindungan pekerja di sektor kelautan dan perikanan.

Prabowo menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan ketidakadilan menimpa kaum buruh. “Jika diperlukan, negara akan turun tangan secara langsung,” tegasnya.

Pidato ini mendapat sambutan positif dari sejumlah pimpinan serikat buruh yang hadir, termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat.