Kementerian ESDM KajI Permintaan Pemutihan Tunggakan BBM TNI AL

Situasi ini sangat mengganggu kegiatan operasional, dan kami berharap tunggakan BBM bisa diputihkan

Kamis, 01 Mei 2025 | 20:23 WIB - Ekonomi
Penulis: Ardiansyah . Editor: Wis

KUASAKATACOM,JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi permintaan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang mengusulkan pemutihan utang pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan operasional alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Menurut Bahlil, Kementerian ESDM telah menerima usulan tersebut dan saat ini sedang melakukan kajian bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) serta Inspektorat Jenderal (Irjen).
“Kami sedang mengkaji bersama Dirjen Migas dan Irjen,” kata Bahlil saat diwawancarai di fasilitas penerimaan darat ENI Muara Bakau B.V di Senipah, Kalimantan Timur, Rabu (30/4).

BERITA TERKAIT:
Kementerian ESDM KajI Permintaan Pemutihan Tunggakan BBM TNI AL
Viral! Diduga Keluarga Menteri Bahlil Turun dari Jet Pribadi, Warganet Heboh
Pemerintah Beri Kuota Ekspor 1 Juta Ton Konsentrat Tembaga untuk Freeport
Bahlil: "Blending" BBM Tak Salahi Aturan selama "Speknya" Sesuai
Menteri ESDM Bakal Atur Harga Ekspor Batu Bara, Eksportir Wajib Pakai HBA sebagai Patokan

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan pemutihan utang BBM, Bahlil belum memberikan kepastian dan hanya menegaskan bahwa prosesnya masih dalam tahap kajian.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan biaya BBM senilai Rp 2,25 triliun kepada PT Pertamina (Persero), dan saat ini telah ditambahkan beban utang baru sebesar Rp 3,2 triliun.

Menurut Ali, kondisi tersebut sangat mengganggu operasional, terutama dalam pelaksanaan patroli laut. Ia pun berharap agar pemerintah dapat menghapuskan tunggakan tersebut.
“Situasi ini sangat mengganggu kegiatan operasional, dan kami berharap tunggakan BBM bisa diputihkan,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/4).

Ali juga menyoroti kebijakan harga BBM untuk TNI AL yang masih mengacu pada harga industri, berbeda dengan Polri yang mendapatkan harga lebih rendah. Ia meminta agar TNI AL juga bisa menerima BBM bersubsidi.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan BBM paling tinggi memang berada di tubuh Angkatan Laut, karena teknologi alutsista di kapal laut tetap membutuhkan daya meski dalam kondisi diam.
“Kapal kami meskipun tidak bergerak, tetap membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan diesel, termasuk AC, agar peralatan elektronik di dalamnya tidak rusak,” jelasnya.

***

tags: #bahlil lahadalia #tni al #bbm

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI