Tumbuhkan Ekonomi Baru, Ahmad Luthfi Bakal Kembangkan Wilayah Aglomerasi Banyumas

KUASAKATACOM, Banyumas - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi berencana akan mengembangkan empat daerah eks Karesidenan Banyumas menjadi wilayah aglomerasi. Hal itu untuk menumbuhkan ekonomi baru di daerah tersebut. 

Empat  daerah yang akan dikembangkan  tersebut meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap.

BERITA TERKAIT:
Lepas 1.200 Siswa Magang, Ahmad Luthfi: Perlu Ada Mapel Bahasa Jepang di Tingkat SMA
Para Pelaku Usaha Ingin Penerbangan Langsung ke Bandara Ahmad Yani Segera Dibuka
Mendagri Apresiasi Langkah Ahmad Luthfi Gandeng 44 Perguruan Tinggi dalam Membangun Daerah
Pembentukan Kecamatan Berdaya Terus Diakselerasi
Ahmad Luthfi Apresiasi Pemkab Pati Gandeng TNI-Polri untuk Sejahterakan Petani

 "Kita akan buat aglomerasi Banyumas, untuk menumbuhkan ekonomi baru. Membangun eks karesidenan Banyumas tidak bisa sendiri-sendiri. Harus koordinasi dengan kabupaten lainnya," kata Luthfi saat memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil)
Eks Karesidenan Banyumas di aula Menara Teratai, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat, 2 Mei 2025.

Luthfi mengatakan, banyak potensi di wilayah eks karesidenan Banyumas yang bisa digenjot. Sebab, masing-masing daerah punya keunggulan masing-masing. Misalnya di Cilacap terkait dengan pengelolaan sampah menggunakan RDF untuk suplai pabrik semen. Di daerah lain ada potensi wisata, dan ekonomi lainnya.

"Banyak potensi yang musti digarap, potensi desa banyak, wisata juga banyak. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan," ungkapnya.

Menurut dia, potensi-potensi itu akan lebih mudah dimaksimalkan ketika ada koordinasi antardaerah, bahkan koordinasinya  sampai tingkat desa. Menurutnya, spirit kebersamaan dalam membangun wilayah berbasis desa harus dikedepankan.

Luthfi menjelaskan, Musrenbang di Eks Karesidenan Banyumas merupakan Musrenbangwil terakhir sebelum pembahasan di tingkat provinsi. 

Pada forum tersebut, dijadikan Gubernur Ahmad Luthfi untuk belanja masalah di tiap daerah, sehingga bisa dijadikan acuan dalam menentukan program dan kebijakan pembangunan pada tahun 2026.

"Musrenbang kali ini adalah belanja masalah terkait tahun 2026. Kerangka dasarnya adalah menjadikan Jateng sebagai lumbung pangan nasional atau swasembada pangan,” kata dia. (*)