Pemprov Jateng Gandeng Zurich Foundation dan MCI Garap Proyek Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu

KUASAKATACOM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Zurich Foundation dan Mercy Corps Indonesia (MCI) menggarap proyek pengelolaan   kawasan pesisir terpadu  di wilayah Pantai Utara (Pantura).

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding  (MoU) yang dilaksanakan di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Senin, 5 Mei 2025. 

BERITA TERKAIT:
Pemprov Jateng Diapresiasi sebagai Pionir Konsolidasi Pengadaan, Mampu Efisiensi Capai 30 Persen
Rupiah Borobudur Playon 2025 Resmi Diluncurkan, Pemprov Jateng Tumbuhkan Ekonomi Lewat Sport Tourism
Pemprov Jateng Jalin Kerja Sama Ekonomi dengan 3 Provinsi, Nilainya Capai Rp2,1 Triliun
Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Alat Tulis dan Tas untuk Siswa Terdampak Banjir Rob Demak
Pemprov Jateng Bangunkan Rumah Apung untuk Warga Terdampak Rob Demak

Direktur Eksekutif MCI, Ade Soekadis mengatakan, proyek jangka panjang dalam membangun ketahanan iklim hingga 2035 itu, menyasar wilayah hulu dan hilir. Agenda tersebut akan digarap di sejumlah kabupaten/kota di Jateng. Mulai dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Salatiga, Demak, dan  Grobogan. 

Sebab, kata dia, kondisi penurunan muka tanah (land subsidence)  yang terjadi dari Brebes hingga Jepara dinilai memprihatinkan. Di hilir ada rob dan banjir bandang, sebagian areanya bahkan banyak jadi genangan permanen. 

“Ini hal yang mendesak untuk ditangani. Oleh karena itu, kami pilih Jateng untuk pekerjaan ini,” kata dia. 

Ade menyampaikan, penurunan muka tanah di Pantura Jateng menjadi pemicu abrasi. Oleh karenanya, perlu pengelolaan model kawasan pesisir terpadu yang berketahanan iklim. 

Proyek ini dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, memperkuat kebijakan global dan nasional terkait banjir di pesisir dan genangan pesisir permanen. Kedua, mendorong pembangunan berketahanan iklim yang efektif di tingkat nasional. Ketiga, memberdayakan masyarakat terdampak banjir di Pantura Jateng. 

Dalam  pemberdayaan masyarakat, Ade menuturkan, fokusnya adalah membuat mata pencaharian alternatif di wilayah yang terdampak abrasi. Misalnya di Pekalongan, telah membuat percontohan keramba apung pada sektor perikanan di lahan abrasi.  

“Kita mencari mata pencaharian yang adaptif dan berkelanjutan, supaya masyarakat tetap ada pendapatan secara ekonomi,” jelasnya. 

Adapun  untuk pendekatan ketahanan iklim di wilayah hulu, solusinya melalui pertanian yang mengutamakan konservasi lahan. Di antaranya menggunakan pupuk organik, dan menambahkan tanaman yang akarnya bisa menahan potensi tanah longsor, dan banjir bandang.

Dia mencontohkan, pemberdayaan petani itu telah dilakukan di Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Petani didorong melakukan budidaya tanaman konservasi, sehingga tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. 

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin memberi apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proyek tersebut, sehingga Jateng bisa menjadi percontohan. 

Kontribusi yang diberikan  akan menjadi bukti nyata dalam pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang berketahanan iklim.

Taj Yasin  juga meminta resume kajian dari para peneliti untuk perumusan kebijakan yang paling tepat. Sejauh ini, tutur dia, Pemprov Jateng telah menggandeng Universitas Diponegoro untuk proyek penyediaan air bersih di wilayah pesisir Pantura, dengan program desalinasi.

Proyek lain yang sedang dirumuskan adalah pembuatan rumah apung, untuk memfasilitasi masyarakat yang tak ingin pindah dari rumahnya yang dihantam abrasi. Mereka masih ingin bertahan karena ada mata pencahariannya di sana.(*)