Disdik Kota Semarang Tegaskan Tidak Ada Titipan Dalam SPMB

KUASAKATACOM, Semarang - Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Semarang secara resmi menggelar sosialisasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 pada Jumat (23/5). Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui siaran langsung kanal YouTube Disdik Kota Semarang, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ombudsman Jawa Tengah, BPMB Jateng, Kemenag Semarang, serta perangkat lembaga pendidikan se-Kota Semarang.

Kepala Disdik Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMB 2025 mengacu pada Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 yang terbit pada awal Maret lalu. Meski waktu persiapan cukup singkat, Pemkot Semarang berhasil menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 21 Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan teknis SPMB tahun ini.

BERITA TERKAIT:
SPMB SD di Semarang Kembali Dibuka, Tersedia Kuota 2.300 untuk Calon Siswa
224.925 Calon Murid Lolos SPMB Jateng 2025, Pemprov Pastikan Transparansi
Unit Saber Pungli Wonogiri Lakukan Pemantauan SPMB 2025
Dorong SPMB Akuntabel,Wali Kota Semarang Agustina Keluarkan Surat Edaran Anti Gratifikasi
Disdik Kota Semarang Tegaskan Tidak Ada Titipan Dalam SPMB

Dirinya juga menerangkan adanya perbedaan sistem dalam SPMB tahun 2025 ini. 

“Jalur SPMB Kota Semarang tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya. Sistem zonasi resmi diganti menjadi jalur domisili,” tegas Bambang Pramusinto.

Sementara itu, jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi tetap diberlakukan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam sosialisasi SPMB 2025 ini, Disdik Kota Semarang juga kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk menolak praktik titip-menitip siswa. 

“Kami tegaskan, tidak ada titipan. Proses seleksi SPMB 2025 akan berlangsung transparan, terbuka, dan profesional,” lanjut Bambang.

Sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan keadilan, Disdik Kota Semarang telah menggelar asesmen untuk jenjang SD sejak 16 Mei 2025. Selain itu, layanan pendidikan inklusif juga menjadi sorotan. Sejak Maret 2025, sebanyak 228 calon siswa berkebutuhan khusus telah dilayani — terdiri dari 1 orang TK, 55 orang SD, dan 172 orang SMP.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 anak telah mendapat rekomendasi dari Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM), meliputi 1 anak TK, 10 anak SD, dan 97 anak SMP.

"Pendidikan inklusif bukan slogan. Ini adalah bukti nyata bahwa Kota Semarang serius menghadirkan sistem pendidikan yang ramah untuk semua,” ujar Bambang.

Bambang menambahkan bahwa sosialisasi SPMB 2025 adalah langkah penting menjaga integritas pendidikan di Kota Semarang. “Pendidikan adalah sistem yang sehat, bukan sarat intervensi atau kepentingan. Kita ingin menjaga agar SPMB 2025 menjadi cerminan sistem yang jujur dan adil,” katanya.

Sebagai catatan, berdasarkan survei integritas pendidikan dari KPK tahun 2024, Kota Semarang mencatat skor 72 dan masuk dalam 10 besar nasional. “Saya harap sistem SPMB 2025 ini bisa menjadi penopang untuk meningkatkan nilai SPI (Survei Penilaian Integritas) Kota Semarang tahun ini,” pungkas Bambang.

Dengan semangat transparansi dan inklusivitas, Kota Semarang menatap pelaksanaan SPMB 2025 sebagai momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan bermartabat.