Mulai Operasional pada Juli 2025, Gubernur Luthfi: Sekolah Rakyat di Jateng Terus Disiapkan

KUASAKATACOM, Wonosobo- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya-upaya penyiapan  Sekolah Rakyat di wilayahnya. Sebab, sekolah tersebut bakal beroperasi pada Juli 2025 mendatang.

Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Kabupaten Wonosobo, Minggu, 1 Juni 2025.

BERITA TERKAIT:
Antisipasi Dampak Tarif Trump, Gubernur Jateng Siapkan Langkah Mitigasi
Peraturan UMK 2026 sedang Dikaji, 11 Daerah di Jateng jadi Lokasi Survei
Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Jateng, Gubernur Luthfi Berharap Sinergi Antar Instansi Ditingkatkan
KSAL Cup Hiu Selatan International Hard Enduro Tuai Apresiasi Peserta Luar Negeri
Kompetisi KSAL Cup Hiu Selatan International Hard Enduro Diikuti 1.500 orang dari Lintas Negara

"Penyiapan sarana Sekolah Rakyat sebagaimana program pemerintah pusat (sudah dilakukan). Masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi," ucap Luthfi.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada 2025 ada 100 titik Sekolah Rakyat di Indonesia yang dibangun. Sebanyak 63 titik sudah teken kontrak. Adapun renovasi bangunan ditargetkan untuk operasional bulan Juli 2025. Daya tampungnya sekitar 247 rombel dengan total 6.105 siswa. Sisanya sekitar 37 titik lainnya masih disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan target renovasi bangunan dimaksimalkan selesai bulan Juli 2025.

Di Jawa Tengah, titik yang sudah teken kontrak antara lain Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Terpadu Prof Seoharso Solo, Sentra Satria Baturaden, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun Indonesia pada 2045. 

Sekolah ini akan menyisir anak-anak dari keluarga tidak mampu yang miskin dan miskin ekstrem. Juga anak-anak berpotensi putus sekolah atau mungkin yang sekarang tidak melanjutkan sekolah.

"Ini yang menjadi sasaran utama dan setiap kementerian sudah punya tugas sesuai inpres, gubernur dan bupati/wali kota juga punya tugas khusus dari Presiden," katanya.

Senyampang dengan itu, Pemerintah Provinsi Jateng pada 2025 ini juga sedang menjalankan program kemitraan dengan SMA/SMK swasta di wilayahnya.

Melalui program ini,  Pemprov Jateng membuka lebar akses pendidikan gratis bagi siswa miskin di wilayahnya. Setidaknya ada 139 sekolah swasta yang bermitra untuk menambah daya tampung peserta didik melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Terdiri atas 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta di seluruh Jawa Tengah. 

Sebelumnya, Pemprov Jateng juga sudah memiliki SMK Jateng di beberapa lokasi yang juga diprioritaskan untuk anak dari keluarga miskin dan tidak mampu.