Kalapas Gowim Mahali Berkomitmen Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas di Lapas Brebes

KUASAKATACOM, Brebes - Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Brebes Gowim Mahali berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas di lingkungan Lapas Brebes.

"Lapas Brebes siap menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jendral Polisi (Purn) Agus Andrianto dan terus untuk mendorong peningkatan kinerja seluruh jajaran. Arahan Bapak Menteri menjadi motivasi dan petunjuk arah bagi kami di UPT," ucap Kalapas Gowim Mahali, Selasa (17/6/2025) .

BERITA TERKAIT:
Percepat Pemenuhan NIK Warga Binaan, Lapas Brebes Gandeng Dindukcapil
Lapas Brebes Jalin Koordinasi dengan BPBD dan Damkar dalam rangka Perkuat Kesiapsiagaan Nataru
Lapas Brebes Bagikan Paket Makanan kepada Pengguna Jalan
Gandeng LDNU, Lapas Brebes Gelar Pelatihan Dzikir Manaqib Bagi Warga Binaan
Pegawai dan Warga Binaan Lapas Brebes Ikuti Upacara HUT Korpri ke-54

Kalapas  Gowim Mahali mengemukakan, Lapas Brebes berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berdampak langsung pada warga binaan dan masyarakat” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko KUMHAMIMIPAS) menggelar apel pagi bersama pada Senin (16/6/2025).

Kalapas Gowim Mahali bersama seluruh jajaran turut mengikuti secara daring dari Aula Dr. Sahardjo.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jendral Polisi (Purn) Agus Andrianto bertindak sebagai pembina apel. 

Dalam amanatnya, Agus Andrianto menekankan tentang pelayanan publik publik. 

"Kita harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," tegas Agus.

Hal ini, tambah Agus, merupakan salah satu prioritas utama dalam reformasi birokrasi. 

“Inti dari kerjaan kita adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menuntaskan tugas-tugas administrasi. Ukuran keberhasilannya adalah kepuasan masyarakat, bukan hanya target internal yang dicapai," ucapnya.

Selain itu, Agus juga menyoroti perihal proses masa transisi dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi 4 kementerian, yang berdasarkan timeline harus rampung pada akhir Bulan Juni.

"Masa transisi merupakan bagian penting dari proses perubahan yang telah kita jalani bersama, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Tahun 2024 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan pada masa transisi," terang Agus.

Menurut Agus, SKB ini tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih adaptif menghadapi tantangan dan dinamika keinginan rakyat yang terus berubah.