Gelombang Demo ODOL, Ahmad Luthfi akan Koordinasi dengan Pusat-Polda Jateng

KUASAKATACOM, Semarang – Gubernur Jateng Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun Polda Jateng berkaitan dengan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL).

"ODOL ini kan tidak berbicara terkait nilai ekonomi semata, tetapi dampak sosialnya juga yang harus kita pikirkan," kata Luthfi saat kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Jumat, 20 Juni 2025.

BERITA TERKAIT:
Sambut Pangdam Baru, Ahmad Luthfi Tekankan Kebersamaan
Gubernur Jateng Tegaskan Polri Dituntut Semakin Humanis dan Responsif
224.925 Calon Murid Lolos SPMB Jateng 2025, Pemprov Pastikan Transparansi
Dongkrak Potensi Ekonomi, Hiu Selatan International Hard Enduro Ketujuh Bakal Digelar di Kendal
Gelombang Demo ODOL, Ahmad Luthfi akan Koordinasi dengan Pusat-Polda Jateng

Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat harus benar-benar dilakukan,  agar dalam praktiknya benar-benar berjalan dengan baik untuk wilayah Jawa Tengah.

"Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat," ujar mantan Kapolda Jateng itu.

Sebagai informasi, Korps Lalu Lintas Polri merencanakan program nasional Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Overloading sejak 1 Juni 2025. Kebijakan tersebut menggunakan tiga level pendekatan penindakan oleh petugas, yakni sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum.

Program tersebut bukan sekadar penyampaian imbauan, melainkan juga ada pendekatan langsung kepada para pengemudi, pemilik kendaraan, dan pengusaha jasa angkutan.

Namun dalam perkembangannya, kebijakan tersebut menuai protes dan memicu gelombang demo supir truk di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah. Terpantau demo supir truk tersebut sudah ada beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, dan Banyumas.

Para supir truk tersebut menyampaikan penolakan aturan tersebut dan menuntut agar penerapannya tidak dilakukan secara tebang pilih. Mereka juga meminta agar proses uji emisi kendaraan tidak dipersulit oleh Dinas Perhubungan.