Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Paparkan Transformasi Digital Kemenkum Bidang Layanan Kenotariatan

KUASAKATACOM, Semarang - Kementerian Hukum Republik Indonesia mendorong Transformasi Digital untuk semua jenis layanan kepada masyarakat, termasuk bidang kenotariatan. Hal ini menjadi penekanan Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo dalam paparannya sebagai narasumber pada kegiatan Seminar Nasional yang berlangsung di FKM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kamis, (06/11).

Materi itu juga sejalan dengan tema kegiatan, yakni  "Sinergi, Kemenkum, dan Akademisi dalam Menjawab Tantangan Digitalisasi Kenotariatan.

BERITA TERKAIT:
Kemenkum Jateng Hadirkan Layanan Hukum di CFD Simpang Lima Semarang
Kaji Perda Jawa Tengah, Tim Analis Hukum Kemenkum Jateng Hadiri Rapat Analisis dan Evaluasi
Kemenkum Jateng Gelar Audit Kepatuhan PMPJ dan TKM bagi Notaris Surakarta dan Karanganyar
Kemenkum Jateng Perkuat Sinergi Pembinaan Hukum Desa Melalui FGD Posbankum di Brebes
Kemenkum Jateng Perkuat Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana

"Jadi Transformasi Digital di Kementerian Hukum telah dicanangkan dan terus didorong sejak beberapa tahun belakangan ini," terang Heni.

"Ini merupakan upaya Kementerian Hukum untuk modernisasi pelayanan hukum melalui integrasi teknologi digital, termasuk pelayanan kenotariatan. Tujuannya adalah menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi operasional," imbuhnya.

Transformasi Digital, lanjut Heni, merupakan upaya pengembangan inovasi, dan implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, dengan lahirnya banyak terobosan digital di bidang kenotariatan, para notaris juga harus mampu beradaptasi.

"Jadi para notaris juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan digital, harus bisa beradaptasi dan memberikan respon cepat terhadap digitalisasi yang berjalan sangat cepat. Harus belajar dengan cepat. Apalagi untuk para notaris yang sudah senior," sambungnya.

Di sisi lain, sebagai bagian dari pemerintahan yang merumuskan berbagai kebijakan, Kementerian Hukum juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan feedback.

"Kami juga sangat membutuhkan masukan, aspirasi, ide-ide, gagasan dan pemikiran yang kontruktif untuk mengembangkan berbagai aplikasi dari para profesional, praktisi, akademisi maupun masyarakat umum," kata Heni.

"Agar setiap kebijakan dan inovasi yang dibangun, lahir dari kebutuhan masyarakat dan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat juga," tambahnya.

Lainnya, dia juga menegaskan pentingnya sinergi, koordinasi dan kolaborasi dari semua pihak agar kinerja, pembinaan dan pengawasan notaris dapat berjalan maksimal.

"Kira berharap ke depan sinergi dan kolaborasi, utamanya dari notaris sebagai unsur dari profesional, kami dari pemerintahan dan para akademisi dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan," imbuhnya.

Selain materi kunci, dia juga banyak bicara tentang tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum, ragam digitalisasi pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan notaris.

Hadir sebagai peserta, para notaris dan mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.