Gubernur Riau Diduga Terima Uang Pemerasan Anak Buah Rp2,25 Miliar

KUASAKATACOM, Jakarta - Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) diduga menerima uang pemerasan dari anak buah sebanyak Rp2,25 miliar. Anak buah yang dimaksud adalah enam Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau.

"Setidaknya terjadi tiga kali setoran fee untuk jatah saudara AW," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Johanis Tanak dikutip, Kamis.

BERITA TERKAIT:
KPK Lakukan OTT di Kantor Pajak Jakut, Delapan Orang Ditangkap
Sebanyak 12 Tahanan KPK Dapat Fasilitas Ibadah Natal 2025
KPK Tetapkan Bupati Bekasi Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap
KPK Serukan ASN Kemenag Terapkan IDOLA dan Gatot Kaca Mesra
Usut Kasus Korupsi Pembangunan RSUD, KPK Buka Peluang Panggil Menkes Budi Gunadi

Tanak menjelaskan bahwa uang tersebut diperoleh AW sebagai biaya ‘jatah preman’ atas penambahan anggaran untuk UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPRPKPP Riau yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar, atau terjadi kenaikan Rp106 miliar.

“Awalnya terjadi pertemuan antara Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda dengan enam Kepala UPT Dinas PUPRPKPP Riau yang menyepakati pemberian fee sebesar 2,5 persen dari selisih kenaikan anggaran,” terangnya.

Selanjutnya, terjadi pertemuan berikutnya yang menyepakati besaran biaya untuk AW menjadi sebesar 5 persen dari selisih kenaikan anggaran, atau mencapai Rp7 miliar.

“Uang Rp7 miliar itu kemudian telah disetor sebanyak tiga kali selama 2025, yakni pada Juni, Agustus, dan November,” sambung Tanak.

Pada Juni 2025, terkumpul uang sebanyak Rp1,6 miliar. Dari jumlah tersebut, AW menerima sekitar Rp1 miliar. Pada Agustus 2025, Tanak tidak menjelaskan lebih detail mengenai uang yang diterima oleh Gubernur Riau itu, meskipun terkumpul uang sebanyak Rp1,2 miliar.

Pada November 2025, AW disebut menerima Rp450 juta melalui perantara orang lain, dan Rp800 juta secara langsung oleh dirinya sendiri. Adapun uang yang terkumpul mencapai Rp1,25 miliar.

"Dengan demikian, total penyerahan pada Juni-November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar," katanya.

Sementara uang yang diterima oleh AW pada periode tersebut yang diumumkan KPK mencapai Rp2,25 miliar.

Pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Pada 4 November 2025, KPK mengumumkan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah tersebut.

Pada tanggal yang sama, KPK mengonfirmasi sudah menetapkan tersangka pasca-OTT tersebut. Namun, belum dapat memberitahukan secara detail kepada publik.

Pada 5 November 2025, KPK mengumumkan menetapkan AW, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

***