Forum ASEAN-Jepang: Menkum Supratman Usulkan Pertemuan Khusus Membahas Royalti Musik dan Artificial Intelligence oleh Platform Global

KUASAKATACOM, Manila -- ASEAN dan Jepang menyelenggarakan Pertemuan Pertama Menteri Hukum di Manila pada Sabtu,  15 November 2025. Pertemuan ini menandai tonggak penting dalam penguatan kerja sama di bidang hukum dan keadilan, serta memperdalam kemitraan strategis antara ASEAN dan Jepang.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melakukan intervensi dan mengusulkan ada pertemuan khusus antara Jepang dan ASEAN untuk membahas secara spesifik terkait royalti dan artificial intelligence (AI). “ Indonesia mengusulkan ada workshop yang membahas kekayaan intelektual terkait royalti dari musik dan konten media oleh  artificial intelligence platform global,” ungkapnya.

BERITA TERKAIT:
Indonesia Memimpin Perjuangan Global untuk Royalti Digital yang Adil
Kemenkum Gelar “What’s Up Kemenkum Campus Calls Out” di Undip, Supratman Tekankan Pentingnya Integritas dan Transparansi Bisnis
Menteri Hukum Resmikan 8563 Posbankum Jawa Tengah
Dialog Mendalam di Posbankum Kramas Semarang, Menteri Hukum Soroti Peran Restorative Justice
Forum ASEAN-Jepang: Menkum Supratman Usulkan Pertemuan Khusus Membahas Royalti Musik dan Artificial Intelligence oleh Platform Global

Seperti diketahui sebelumnya Pemerintah Indonesia sedang mengusulkan “Indonesia Proposal” terkait royalti yang akan dibahas khusus dalam sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) di kantor World Intellectual Property (WIPO) Jenewa, Swiss pada Desember 2025.

Selain terkait royalti, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas juga  menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara ASEAN dan Jepang, khususnya dalam pengembangan kerangka hukum di bidang perdata dan komersial.

Pertemuan tersebut juga membahas usulan Jepang yang disampaikan Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi, antara lain, usulan  program di bawah Rencana Kerja ASEAN–Jepang di Bidang Hukum dan Keadilan, criminal justice dan seminar intellectual property . Program-program ini dinilai penting untuk menjawab prioritas hukum bersama di kawasan.

Selain intervensi dari Indonesia, Negara-negara Anggota ASEAN juga menyampaikan aspirasi mereka untuk mendukung implementasi Rencana Kerja secara efektif.