Lewat Sensus Ekonomi 2026, Pemkab Sragen Perkuat Fondasi Data

KUASAKATACOM, Sragen — Pemerintah Kabupaten Sragen bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sragen menggelar Sosialisasi sensus ekonomi 2026 (SE2026) dengan tema “Sragen Bergerak Bersama: Sukseskan sensus ekonomi 2026 untuk Pembangunan yang Lebih Tepat”. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Senin (24/11/2025) di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen.

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas, dan dihadiri oleh Kepala BPS Sragen Eko Sugiharto, jajaran perangkat daerah, serta tamu undangan.

BERITA TERKAIT:
Pemkab Sragen Gaungkan Stop Silent Treatment di Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan
Lewat Sensus Ekonomi 2026, Pemkab Sragen Perkuat Fondasi Data
Pemkab Sragen Gelar Kegiatan Sragen GAS 2025, Ini Tujuannya!
Pemkab Sragen dan PLN Beri Sambungan Listrik Baru bagi Warga Kurang Mampu
Pemkab Sragen Wujudkan Pemerintahan Digital yang Aman dan Terpercaya

Dalam sambutannya, Bupati Sigit Pamungkas menegaskan bahwa sensus merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, tanpa data yang akurat, pemerintah akan melangkah tanpa dasar yang jelas.

“Dalam melaksanakan sensus dibutuhkan ketelitian dan metodologi yang baku agar hasilnya valid dan menggambarkan kondisi objektif masyarakat. Karena ini sensus, setiap individu akan didatangi satu per satu sehingga datanya benar-benar dapat kita optimalkan untuk kebijakan statistik,” ujarnya.

Bupati Sigit mengibaratkan pentingnya data sebagai penerang dalam pengambilan keputusan.

“Data itu ibarat cahaya di tengah kegelapan. Jika kita berjalan tanpa data, maka yang kita gunakan hanya perasaan, dan kemungkinan salahnya jauh lebih besar. Seperti berjalan dengan mata tertutup, tampak lurus, tetapi sebenarnya melenceng jauh dari tujuan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan data yang kuat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

“Agar pemerintah tidak berjalan dalam gelap, maka data harus menjadi penerang. Dengan data yang akurat, kita dapat merumuskan kebijakan secara lebih presisi dan terukur,” tambahnya.

Kepala BPS Sragen, Eko Sugiharto, menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional untuk memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh. Ia juga menyampaikan bahwa SE2026 berfungsi sebagai dasar pembentukan berbagai indikator ekonomi yang dibutuhkan daerah untuk evaluasi kebijakan.

“Data sensus menjadi kerangka dasar bagi survei-survei berikutnya. Banyak kebijakan pemerintah, termasuk program seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan perizinan berbasis OSS, membutuhkan data yang tepat agar implementasinya berjalan sesuai regulasi,” jelasnya.

***