Menteri ATR/BPN Siap Lindungi Lahan Bencana Sumatera dari Ancaman Mafia Tanah

KUASAKATACOM, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan jajarannya siap melindungi lahan-lahan di tiga provinsi (Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat) pascabencana Sumatra dari ancaman mafia tanah.

"Ini tadi saya dapat informasi terdapat 65 ribu hektare lahan sawah yang terkena lumpur. Berarti ada potensi sawah itu menjadi (tanah) musnah. Kalau sawah itu musnah, maka pasti akan ada oknum-oknum mafia tanah yang mengklaim dan pasti batas-batas tanahnya juga hilang," ungkap Menteri ATR/BPN, Senin (8/12/2025).

BERITA TERKAIT:
Menteri ATR/BPN Siap Lindungi Lahan Bencana Sumatera dari Ancaman Mafia Tanah
Polisi Ungkap Kasus Mafia Tanah di Tiga Lokasi
Sebanyak Tujuh Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Mafia Tanah di DIY
Mafia Tanah di Bekasi Terbongkar, Rugikan Negara Rp160 Triliun 
Tipu 11 Petani, Tiga Warga Semarang Nekat Balik Nama Tanah Seluas 2,6 Hektar di Salatiga

Menurut dia, hal tersebut akan menjadi catatan dan perhatian Kementerian ATR/BPN.

Menteri ATR/BPN mengatakan, kalau lahan sawah yang berubah menjadi tanah musnah itu sudah disertifikatkan maka dipastikan aman, karena masih terdapat tapal batas lahan tersebut dalam data spasial Kementerian ATR/BPN.

"Kalau kebetulan mereka sudah disertifikatkan aman. Karena masih ada tapal batasnya di data spasial kita. Tapi yang belum didaftarkan ini agak sulit," kata Menteri ATR/BPN.

Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan percepatan penanganan 40 ribu hektare sawah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar melalui bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian, serta dukungan lapangan untuk memulihkan produksi pangan nasional.

Mentan menegaskan skema pemulihan dilakukan menyeluruh, mulai dari rekonstruksi sawah yang hilang, pemberian bantuan benih dan alat mesin pertanian (alsintan) hingga penanaman ulang sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

Saat meninjau kerusakan 82 hektare sawah di Tapanuli Tengah, Mentan menyampaikan pemerintah pusat mengambil alih penuh proses perbaikan. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada petani dan seluruh tahapan akan dipastikan berjalan cepat.

Ia meminta pemerintah daerah segera merampungkan administrasi batas bidang agar rekonstruksi dapat dimulai.

***