KIP: Ganjar Tidak Perlu Maki Sekda Blora

KUASAKATACOM, Semarang – Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Jateng Zaenal Abidin Petir mengritik video Gubernur Jawa Tengah yang meminta Sekda Blora mundur. Menurut Zaenal, Ganjar tidak perlu berkoar-koar.

“Mestinya tidak perlu bengok-bengok (teriak-teriak) di medsos. Mbok langsung telepon saja atau Bupati Blora ditegur. Toh Ganjar punya wewenang kalau memang bupati tidak menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya, Senin (11/5/2020).

BERITA TERKAIT:
Puan Maharani: Bambang Pacul Bisa Dicalonkan sebagai Gubernur Jateng
Specta Jateng Open Tennis Tournament 2024 Disambut Antusias
Ada Konser Perpisahan Ganjar-Taj Yasin, Besok Jalan Pahlawan Semarang Ditutup
Kepung Kantor Gubernur Jateng, Buruh Jepara Desak Kenaikan UMK 2023
Wijayanto: Wajar Bila DPRD Jateng Tegur Ganjar

Ganjar selaku Gubernur, menurut Zaenal adalah wakil pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Selain itu PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan monitoring, evaluasi, supervise, dan koordinasi dengan bupati maupun wali kota.

Ia pun menyarankan Ganjar langsung berkoordinasi dengan kepala daerah.

“Kalau memang Sekda salah, sudah menjadi kewajiban bupati menegurr, tidak perlu maki-maki Sekda ora mudengan (tidak pahaman) dan suruh mundur segala. Ada mekanisme untuk melakukan pembinaan maupun menjatuhkan sanksi,” imbuhnya.

Zaenal sepakat setiap kepala daerah harus memikirkan warga agar tidak kelaparan di tengah pandemic. Tetapi harus berpegang pada regulasi supaya tidak mendapat masalah hukum.

“Saya mengapresiasi Ganjar yang sudah komunikasi dengan Gubernur DKI, Jabar, Banten, Kemensos, bahkan Presiden untuk penanganan warga Jateng di perantauan. Tapi tidak perlu ngomong Sekda ora mudengan,” lanjutnya.

Selain itu, Zaenal menyayangkan pernyataan Ganjar di medsos terkait jangan bicara regulasi. Menurutnya, Ganjar harus taat asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Ya wajib cantolannya regulasi, dong,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menilai tidak ada Sekda bodoh atau ora mudengan, untuk menduduki jabatan Sekda sangatlah ketat dan selektif. Ada syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, lulus diklatpim, rekam jejak jabatan, integritas, moralitas yang baik, termasuk nilai prestasi kerja dua tahun terakhir.