SPSI Minta Kenaikan Iuran BPJS Ditunda

KUASAKATACOM, Solo – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) meminta kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditunda sampai pandemi korona berakhir.

“Setelah Covid-19 selesai, tetapi dilihat dulu upah kami, naik juga atau tidak,” ungkap Ketua SPSI Surakarta, Kamis (14/5).

BERITA TERKAIT:
SPSI Minta Kenaikan Iuran BPJS Ditunda

Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sulit diikuti para buruh. Pasalnya, mereka juga membayar iuran untuk anggota keluarganya.

“Dengan demikian, itu akan jadi beban kalau iurannya naik,” lanjutnya.

Ia pun menilai kebijakan ini tidak mudah diikuti perusahaan di tengah pandemi korona. Pasalnya, perusahaan menjadi sulit beroperasi.

“Banyak dari kami yang sudah dirumahkan, dikurangi jam kerjanya, dan tidak ada lemburan. Ini sangat memberatkan pekerja dan perusahaan,” tukasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan banyak pekerja yang nyaris miskin namun tidak mendapat bantuan sosial dari peemrintah kota.

“Seperti di Solo. Karena mereka ini tidak ber-KTP Solo. Meskipun domisilinya di Kota Solo,” tndasnya.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan Dinas Sosial di semu pemerintah daerah juga mendata warga dengan surat keterangan domisili di Solo. Hal tersebut agar pekerja di Solo mendapatkan bantuan.

Sebelumnya, keputusan terkait kenaikan iuran BPJS tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5) dan diundangkan pada Rabu (6/5).

Pada 2021, iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp100.000 dari saat ini Rp51.000. sementara iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000 dari saat ini Rp80.000.