Pemkab Putuskan Pembukaan Sekolah di Banyumas, Paling Akhir di Antara Daerah Lain di Jateng

Belum dipastikan kapan dimulai

Sabtu, 20 Juni 2020 | 11:26 WIB - Didaktika
Penulis: Wisanggeni . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Banyumas - Pembukaan sekolah atau kegiatan belajar mengajar kembali dengan sistem tatap muka pada tahun ajaran baru 2020/2021, oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas diputuskan akan dilaksanakan paling akhir di antara 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

"Kalau pembukaan sekolah itu kewenangan Bupati. Pak Bupati (Bupati Banyumas Achmad Husein, red.) sudah menyatakan untuk (pembukaan) sekolah itu yang terakhir di Jateng," ucap Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono kepada wartawan saat meninjau persiapan perkuliahan dengan normal baru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Sabtu (20/6/2020).

BERITA TERKAIT:
Kemensos Bangun Kampung Berdaya di Banyumas
By.U Gelar Kompetisi Futsal, Ajang Pembinaan Talenta Muda
228 Peserta Ikuti Pendidikan Bintara di SPN Polda Jateng Banyumas
Puncak Hari Anak Nasional 2025 di Banyumas, IDAI Ajak Lawan Stunting
Polda Jateng Tangkap Pelaku Pengoplos Gula Ilegal di Banyumas

Peninjauan tersebut dilakukan secara santai dalam acara "Nge-Pit (Bersepeda, red) Bareng - Keliling Fasilitas Kampus Pra New Normal UMP".

Wabup Sadewo melanjutkan setiap orang boleh bicara termasuk adanya ahli yang menyatakan bahwa virus Korona jenis baru atau COVID-19 itu sebetulnya tidak berbahaya. "Tetapi menurut Pak Bupati, virus itu berbahaya. Tidak berbahaya bagi kita yang sehat, tetapi begitu ada yang membawa penyakit bawaan atau usianya sudah lanjut, menjadi mematikan," terangnya.

Mesti diputuskan paling akhir di Jateng, Sadewo mengatakan Pemkab Banyumas belum bisa memastikan kapan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah itu akan kembali dilaksanakan.

Hal itu, menurutnya disebabkan status tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas masih diperpanjang hingga 30 Juni 2020, selanjutnya akan dievaluasi dan dilihat perkembangannya. "Biasanya Pak Bupati juga tidak memutuskan sendiri, seperti (pembukaan) tempat ibadah, beliau mesti melibatkan Forkompimda, kemudian tokoh-tokoh agama," imbuhnya.

***