Pemkab Putuskan Pembukaan Sekolah di Banyumas, Paling Akhir di Antara Daerah Lain di Jateng

KUASAKATACOM, Banyumas - Pembukaan sekolah atau kegiatan belajar mengajar kembali dengan sistem tatap muka pada tahun ajaran baru 2020/2021, oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas diputuskan akan dilaksanakan paling akhir di antara 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

"Kalau pembukaan sekolah itu kewenangan Bupati. Pak Bupati (Bupati Banyumas Achmad Husein, red.) sudah menyatakan untuk (pembukaan) sekolah itu yang terakhir di Jateng," ucap Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono kepada wartawan saat meninjau persiapan perkuliahan dengan normal baru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Sabtu (20/6/2020).

BERITA TERKAIT:
Polsek Wangon Banyumas Bagikan Buku kepada Murid TK
Delapan Penambang Emas yang Tertimbun di Banyumas Masih Satu Keluarga Besar: Kami Hanya Ingin Keluar dari Kemiskinan 
Pria di Cilacap Diringkus Polisi karena Gelapkan Belasan Mobil 
Tim DMC Dompet Dhuafa Jawa Tengah Siaga dan Bantu Evakuasi Penambang Emas di Banyumas 
SAR Semarang Siagakan Semua Anggota untuk Evakuasi Delapan Orang Terjebak di Tambang Emas Banyumas

Peninjauan tersebut dilakukan secara santai dalam acara "Nge-Pit (Bersepeda, red) Bareng - Keliling Fasilitas Kampus Pra New Normal UMP".

Wabup Sadewo melanjutkan setiap orang boleh bicara termasuk adanya ahli yang menyatakan bahwa virus Korona jenis baru atau COVID-19 itu sebetulnya tidak berbahaya. "Tetapi menurut Pak Bupati, virus itu berbahaya. Tidak berbahaya bagi kita yang sehat, tetapi begitu ada yang membawa penyakit bawaan atau usianya sudah lanjut, menjadi mematikan," terangnya.

Mesti diputuskan paling akhir di Jateng, Sadewo mengatakan Pemkab Banyumas belum bisa memastikan kapan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah itu akan kembali dilaksanakan.

Hal itu, menurutnya disebabkan status tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas masih diperpanjang hingga 30 Juni 2020, selanjutnya akan dievaluasi dan dilihat perkembangannya. "Biasanya Pak Bupati juga tidak memutuskan sendiri, seperti (pembukaan) tempat ibadah, beliau mesti melibatkan Forkompimda, kemudian tokoh-tokoh agama," imbuhnya.