Ganjar Ancam Kasuskan Pembuat SKD Aspal ke Ranah Hukum

KUASAKATACOM, Semarang - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mengingatkan kepada seluruh calon siswa dan orang tua siswa agar jujur dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Jika ada pemalsuan data, ia tidak segan untuk membawa kasus itu ke ranah hukum.

Ganjar menuturkan, dari laporan Dinas Pendidikan (Disdik) Jateng, banyak calon siswa yang menggunakan SKD (surat keterangan domisili), khususnya di beberapa sekolah favorit di Jawa Tengah.

BERITA TERKAIT:
Kemenag dan ATR Bersinergi untuk Sertifikasi Tanah Masjid
Sebanyak 36.240 Lahan Wakaf Madrasah Dilakukan Akselerasi Sertifikasi, Ini Tujuannya
15 Tahun Tekuni Profesi Notaris, Nurdin Yuniar Widiyanto Bertekad Bantu Warga Urus Sertifikat Tanah dengan Baik
Jokowi Kunjungi Banyuwangi, Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik 
Gunakan Kunci Ganda, Pria di Semarang Gasak Sertifikat Rumah hingga BPKB Kendaraan untuk Bayar Utang

"Soal SKD ini, saya minta dicek secara serius mulai sekarang. Saya ingatkan, tolong jangan ajari anak kita untuk tidak jujur. Jangan gunakan SKD Aspal asli tapi palsu karena dia tidak tinggal di situ. Bukan tidak mungkin kalau ini masif (penggunaan SKD Aspal), saya gandeng kepolisian dan penegak hukum karena ini termasuk pemalsuan data," ujar Ganjar usai rapat evaluasi PPDB di ruang kerjanya, Selasa (23/6). 

Ganjar memerintahkan Disdik Jateng supaya mengerahkan semua guru yang ada di Jateng guna memvalidasi dan verifikasi. Disdik juga diminta menggandeng Disdukcapil guna memastikan kebenaran SKD itu.

"Didata berapa pendaftar yang pakai SKD, cek semuanya dengan benar. Gandeng Dukcapil untuk melakukan cleansing data supaya ini benar-benar akurat," jelasnya.

Tak hanya menyoroti SKD, Ganjar juga mewanti-wanti adanya penggunaan sertifikat kejuaraan palsu. Ia mengharap Disdik bisa jeli dan teliti dalam proses validasi serta verifikasi itu karena hal terkait dengan integritas.

Ia turut menyoroti soal jalur afirmasi untuk anak tenaga medis yang bertugas dalam penanganan korona. Ganjar menegaskan, jalur tersebut cuma khusus bagi anak tenaga medis saja.

"Jadi kami memfasilitasi pejuang penanganan korona, itu hanya untuk anak tenaga medis, tidak semuanya. Sekarang kan ada yang mengaku dirinya sebagai tim korona dan menggunakan hal itu, kan tidak. Misalnya saya sekarang ini juga masuk tim penanganan korona, tapi ya jangan kemudian saya mendaftarkan anak saya melalui jalur itu," imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Jumeri menyatakan bahwa penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah-sekolah yang masih dianggap favorit. Pihaknya menegaskan bakal mengecek dengan teliti terkait kebenaran SKD itu. Ia mengaku telah menggelar rapat dengan seluruh jajaran kepala sekolah se-Jateng terkait pengecekan ini.

"Nanti seluruh guru akan ditugaskan untuk mengecek keaslian data. Tak hanya SKD, tapi juga persyaratan lain termasuk sertifikat kejuaraan," kata dia.