Djoko Tjandra, Foto: Istimewa

Djoko Tjandra, Foto: Istimewa

Ketua Komisi Kejaksaan Minta Jaksa Inventarisasi Aset Djoko Tjandra

Bisa saja aset atau harta Djoko Tjandra yang berkaitan dengan perolehannya ketika buron adalah bagian dari pencucian uang.

Senin, 20 Juli 2020 | 20:19 WIB - Ragam
Penulis: Ririn . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jakarta – Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita LH Simanjuntak mengingatkan Kejaksaan Agung menginventarisasi aset-aset buronan kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra. Pasaknya, Djoko Tjandra disinyalir sempat mengubah namanya menjadi Joko Soegiarto Tjandra melalui Pengadilan Negeri Papua.

“Setiap pelaku tindak pidana korupsi kan pertama kalau sudah ada putusan pengadilan yaitu kejar tangkap orangnya, kejar uangnya, kejar asetnya. Itu sudah satu paket,” ungkapnya, Senin (20/7).

BERITA TERKAIT:
Ketua Komisi Kejaksaan Minta Jaksa Inventarisasi Aset Djoko Tjandra

Barita mengatakan putusan pengadilan menyangkut pemidanaan terhadap orang termasuk apakah ada rampasan harta bendanya. Perlu dicari tahu apakah ada uang pengganti untuk menginventarisasi harta-hartanya.

“Itu harus disesuaikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga komplet. Tangkap orangnya, eksekusi sesuai putusan. Kejar harta-hartanya, karena sesuai pengadilan dan kejar uangnya,” lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator MAKI (Masyarakat Antikorupsi Indonesia) Boyamin Saiman menilai penegak hukum bisa saja merampas harta atau aset milik buronan kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Djoko patut diduga selama pelariannya mendapatkan beberapa aset terkait keberadaan hasil investasi dan lainnya.

“Itu bisa saja diambil oleh negara karena diperoleh saat buron. Namun harta tersebut dialihkan kepada pihak lain. serangkaian ini tetap bisa ditindaklanjuti penegak hukum untuk diambil. Karena apa pun proses-proses yang menyngkut berkaitan dengan harta-harta yang diperoleh selama masa buron,” paparnya.

Walaupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu baru berlaku tahun 2002, Bonyamin mengatakan bisa saja aset atau harta Djoko Tjandra yang berkaitan dengan perolehannya ketika buron itu bagian dari pencucian uang. Sehingga ketika Djoko Tjandra jadi buronan dan memperoleh aset apa pun itu, harusnya disita negara.

“Karena dalam penjelasan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang itu, tidak harus dicari atau ditemukan predikat crime-nya apabila diduga ini hasil pencucian uang,” tandasnya.

Terlebih, kata dia, beredar Kabar Djoko ke Indonesia dalam rangka menyelamatkan asetnya yang rata-rata berupa PT dan saham serta sudah atas nama orang lain.

“PPATK, kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus turun tangan berkaitan dengan harta-harta Djoko Tjandra yang ada di Indonesia. Kalau bicara disita, itu tidak bisa disita. Karena waktu kasus cessie Bank Bali belum ada TPPU dan uang yang diduga mengalir ke Djoko Tjandra juga sudah diambil negara,” tutupnya.

***

tags: #bank bali #djoko tjandra #buron #korupsi

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI