Pemkab Sukoharjo Bakal Berikan 1.623 Sertifikat Tanah untuk Warga

KUASAKATACOM, Sukoharjo - Badan Pertanahan Nasional atau BPN dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL menerbitkan sertifikat sebanyak 1.623 dan siap dibagikan kepada warga Sukoharjo. Seribuan sertifikat ini diterbitkan untuk menuntaskan program PTSL yang bersumber dari APBD Sukoharjo 2019.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo, Bowo Sutopo Dwi Atmojo menyebutkan, Sebanyak 1.623 sertifikat sertifikat yang tersebar di 78 desa/kelurahan di 12 kecamatan di Sukoharjo tersebut terdiri atas 1.066 sertifikat tanah warga, 79 sertifikat tanah aset Pemkab Sukoharjo, dan 478 sertifikat tanah aset pemerintah desa.

BERITA TERKAIT:
Kemenag dan ATR Bersinergi untuk Sertifikasi Tanah Masjid
Sebanyak 36.240 Lahan Wakaf Madrasah Dilakukan Akselerasi Sertifikasi, Ini Tujuannya
15 Tahun Tekuni Profesi Notaris, Nurdin Yuniar Widiyanto Bertekad Bantu Warga Urus Sertifikat Tanah dengan Baik
Jokowi Kunjungi Banyuwangi, Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik 
Gunakan Kunci Ganda, Pria di Semarang Gasak Sertifikat Rumah hingga BPKB Kendaraan untuk Bayar Utang

“sertifikat itu merupakan kegiatan PTSL yang dibiayai APBD Sukoharjo tahun 2019,” kata Bowo di sela-sela penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya kepada para camat di lobi ruang Bupati pada Senin (20/7/2020).

Menurut Bowo, Pemkab Sukoharjo, lewat Progam PTSL 2019 BPN, mengalokasikan anggaran untuk pembuatan sertikat tanah senilai Rp1,5 miliar. Selain untuk penyertifikatan 1.623 sertifikat, Dana ini juga digunakan untuk perbaikan 9.999 data bidang tanah di Sukoharjo.

Namun sertifikat tidak bisa diserahkan secara langsung pada masyarakat penerima dikarenakan masih dalam situasi pandemi Corona. Secara simbolis, sertifikat diserahkan kepada camat dan selanjutnya dibagikan ke kepala desa/lurah hingga sampai masyarakat.

Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya menjelaskan, Kegiatan PTSL atau yang awalnya dikenal dengan istilah Prona ini merupakan salah satu program Nawacita Presiden Jokowi.

Dalam program tersebut, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat dalam hal pembiayaan pembuatan sertifikat tanah di BPN. Program Jokowi tersebut senada dengan program pembuatan sertifikat tanah lewat BPN di Sukoharjo yang sudah berjalan sejak 2010.

“Jadi, karena di Sukoharjo sudah ada program Proda sejak 2010. Program PTSL pemerintah pusat tinggal melanjutkan dan cepat selesai dibanding daerah lain di Indonesia,” ungkapnya.

Wardoyo mengatakan Dengan penyerahan sertifikat tersebut ke masyarakat, Sukoharjo menjadi Kabupaten Tertib sertifikat.

Terkait program percepatan sertifikasi tanah, Wardoyo meminta pada kepala desa dan camat untuk proaktif sehingga tidak ada lahan yang tercecer tidak disertifikatkan.

“Kalau ada lahan yang belum bersertifikat bisa menyampaikan atau mendaftar ke desa. Masyarakat juga harus proaktif jangan sampai ketinggalan,” ujarnya.

Wardoyo juga mengingatkan kepada kepala desa, lurah dan camat tidak bermain-main dengan melakukan punggutan liar atau mempersulit permohonan warga.

Masyarakat bisa segera melapor ke petugas terkait atau bisa juga langsung melaporkannya pada Bupatselama jika ditemui pungutan liar.

Saat ini Pemkab Sukoharjo berkomitmen untuk menyelesaikan program pembuatan sertifikat tanah gratis untuk masyarakat lewat BPN. Bahkan, sebelum Presiden Jokowi memiliki program PTSL, Sukoharjo sudah melaksanakannya sejak 2010.

“Selama ini, sejak 2010 Pemkab Sukoharjo selalu mengalokasikan anggaran untuk program pensertifikatan dan berjalan hingga saat ini,” pungkasnya.