DPRD Kota Semarang Minta AMDAL Lalu Lintas Hotel Awann Sewu Dievaluasi

KUASAKATACOM, Semarang - DPRD Kota Semarang mendesak dinas terkait yang memberikan ijin proyek hotel Awann Sewu agar mengevaluasi AMDAL lalu lintas hotel tersebut. Desakan ini muncul setelah beberapa hari lalu proyek tersebut menewaskan empat pekerja. 

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan bila dilihat dari akses jalan utama yaitu Jalan Pemuda tentu hotel hotel tersebut akan menimbulkan kemacetan baru. Hal itu mengingat, dalam ijin pendirian, hotel tersebut bakal memiliki 87 kamar. Secara rasio, bila ada 87 kamar, maka pihak hotel harus menyediakan lahan parkir resmi untuk menampung sekitar 35 mobil dan puluhan motor. 

BERITA TERKAIT:
DPRD Kota Semarang Minta AMDAL Lalu Lintas Hotel Awann Sewu Dievaluasi

"Perhitungan rasio ini berdasarkan perhitungan satu banding satu setengah," kata Suharsono, kepada para wartawan, usai menggelar rapat pembahasan kasus ambruknya tembok Awann Sewu, di Kompleks Kantor DPRD, Jalan Pemuda, Senin (27/7) siang. 

Dari hasil rapat bersama Dishub, Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPTSP itu pihaknya mendapati ternyata hotel tersebut hanya bisa menampung 18 mobil dan beberapa motor. 

"Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Daya tampung menginap sangat banyak tapi kok lahan parkirnya tidak diperhatikan secara seksama," sambungnya. 

Menurutnya, apabila ketersediaan lahan parkir sangat minim bakal merugikan pengunjung hotel dan akan berdampak pada lalu lintas sekitar. 

"Kalau lahan parkir minim kan nanti ujung-ujungnya kendaraan diparkir di luar. Kalau diparkir di luar area kan tentu akan menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan," tegas dia. 

Oleh karena itu, ia pun mewanti-wanti seluruh pengembang hotel, mal, maupun pusat keramaian lainnya agar benar-benar memperhatikan perhitungan rasio AMDAL lalu lintas. 

"Kami pun minta kepada dinas terkait pemberi ijin, mulai dari Dishub, DPMPTSP, dinas lingkungan hidup dan dinas tata ruang agar segera mengevaluasi AMDAL lalu lintas Awann Sewu. Sesuai perda, bila ada pelanggaran maka harus diberi teguran tertulis, bisa juga diberi sanksi," imbuhnya. 

Menurutnya, evaluasi AMDAL lalu lintas dan penegakkan perda itu perlu agar tidak kembali terjadi hal serupa dan agar tidak merugikan masyarakat.