Pemuda di Nengahan, Kecamatan Bayat, Klaten saat menggeruduk di kantor desa setempat, Senin (3/8/2020). Para pemuda mempertanyakan pendistribusian bantuan di tengah pandemi Covid-19 yang dianggap tak tepat sasaran.  Foto: Istimewa.

Pemuda di Nengahan, Kecamatan Bayat, Klaten saat menggeruduk di kantor desa setempat, Senin (3/8/2020). Para pemuda mempertanyakan pendistribusian bantuan di tengah pandemi Covid-19 yang dianggap tak tepat sasaran. Foto: Istimewa.

Geruduk Kantor Desa, Para Pemuda Ini Protes Ada Pegawai BUMN di Klaten Dapat BLT

Pemdes siap mengubah data saat memberikan bantuan Covid-19 di waktu mendatang.

Senin, 03 Agustus 2020 | 13:31 WIB - Ragam
Penulis: Fauzi . Editor: Ririn

KUASAKATACOM, Klaten - Sejumlah pemuda menggeruduk kantor Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Klaten, Senin (3/8/20) lantaran ada dugaan bantuan Covid-19 salah sasaran.

Para pemuda tersebut memprotes dan mempertanyakan terkait bantuan di tengah pandemi Covid-19 yang tidak tepat sasaran. Aksi tersebut dilakukan lantaran ada laporan seorang pegawai BUMN atau badan usaha milik negara yang mendapat bantuan dari pos bantuan langsung tunai, BLT dana desa.

Saat melancarkan aski protes tersebut, para pemuda awalnya hanya ditemui Sekretaris Desa (Sekdes) Nengahan, Suyadi. Saat itu, Kepala Desa (Kades) Nengahan, Sugiarto, sedang beraktivitas di Kantor Kecamatan Bayat.

Sempat menjelaskan maksud dan kedatangan ke Sekdes Nengahan, para pemuda itu tetap minta agar Kades segera datang ke kantor desa. Tidak lama kemudian, Kades Sugiarto pun hadir di kantor desa.

Para pemuda bertemu dengan kades guna memperoleh informasi yang jelas terkait pembagian berbagai program bantuan di tengah kondisi Covid-19 di Klaten.

Para pemuda di Nengahan mencatat sedikitnya terdapat delapan warga yang mestinya memperoleh bantuan justru tidak memperoleh bantuan sebagaimana mestinya. Sehingga, mereka menilai program bantuan di desa itu tidak tepat sasaran.

Akan tetapi, justru BLT dana desa (DD) menyasar ke seorang pegawai BUMN yang memiliki rumah bertingkat dan mobil Mitsubhisi Pajero.

Di desa tersebut, ada juga warga yang anak kandungnya seorang aparatur sipil negara (ASN) di Klaten justru memperoleh bantuan Covid-19.

"Program bantuan di tengah pandemi Covid-19 kurang tepat sasaran. Ada kasus, mestinya seorang warga memperoleh bantuan, justru tak peroleh bantuan. Seorang pegawai BUMN yang memiliki rumah bertingkat dan mobil Mitsubhisi Pajero justru memperoleh BLT DD. Sedangkan tukang parkir yang juga terdampak Covid-19 tak memperoleh BLT DD itu [hanya bantuan Pemprov Jateng senilai Rp200.000]," Ungkap, Rian Aji Wicaksono, salah satu Pemuda Nengahan, saat ditemui wartawan di Kantor Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Senin.

Rian berharap pemberian bantuan di tengah Covid-19 di Klaten dilakukan secara adil, transparan, dan objektif. Ke depan, Pemdes Nengahan diharapkan tidak membeda-bedakan calon penerima bantuan.

"Kami berharap ke depan pemdes itu lebih selektif. Enggak boleh ada istilah yang memperoleh bantuan wonge iki, sing ora entok wonge kae. Kami juga mempertanyakan warga yang sakit menahun justru tak memperoleh bantuan," pungkasnya.

Menanggapi tuntutan para pemuda, Kades Nengahan, Sugiarto, menyampaikan pemdes siap mengubah data saat memberikan bantuan Covid-19 di waktu mendatang. Hal itu sesuai dengan tuntutan para pemuda.


tags: #covid-19 #blt #blt dd #klaten

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI