Sultan HB X: DIY Utamakan Dialog daripada Penerapan Inpres No 6 Tahun 2020

Sultan lebih mengutamakan dialog daripada penerapan sanksi.

Jumat, 07 Agustus 2020 | 11:10 WIB - Kesehatan
Penulis: Wisanggeni . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Yogyakarta - Kepala daerah diminta Presiden Joko Widodo untuk segera menerapkan Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. 

Meski begitu, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogya (DIY), menegaskan Yogya belum perlu aturan itu.

Saat ini menurut Sultan HB X, DIY masih berstatus tanggap darurat hingga akhir bulan Agustus. Meski berstatus tanggap darurat, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 diakui Sultan belum diterapkan .

"Kita belum ke sana (sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan), karena itu untuk Undang-Undang karantina ya. Kalau (tanggap) darurat kan tidak ada Undang-Undang Kebencanaan belum ada, (jadi) kita belum lari ke sana (pemberian sanksi)," ucap Sultan kepada wartawan di Yogyakarta, Kamis (6/8/2020).

DIY dinilai Sultan belum perlu menerapkan Inpres tersebut karena masyarakat DIY masih bisa diajak berdialog untuk menyadarkan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Corona. "Selama masyarakat masih bisa diajak bicara biarin saja," katanya.

Tapi, Sultan mempersilakan DPRD DIY untuk mengkaji usulan penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Selain itu, Pemkab/Pemkot yang akan menerapkan Inpres No 6 tersebut dipersilahkan Sultan. "Silakan saja. Tapi mungkin tingkat 2 kan malah ada yang melakukan itu. Jadi silakan saja, bagi saya tidak ada masalah. Tapi selama masih bisa berdialog ya berdialog saja," ungkapnya.

Sultan lebih mengutamakan dialog daripada penerapan sanksi, hal tersebut untuk menjadikan masyarakat subjek ketika Pemerintah mengambil sebuah kebijakan. Langkah itu dinilai dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Karena saya punya pendapat lebih baik kebijakan itu yang mendorong masyarakat punya kesadaran. Dan dia sebagai subjek dari kebijakan itu sendiri," kata Sultan

"Jangan Gubernur, Kepala Daerah punya kebijakan memerintah rakyatnya, jangan. Bagaimana tumbuh kesadaran (kalau) jadikan objek masyarakatnya. Selama masih bisa dibuka dialog kenapa harus pakai sanksi. Kita berdialog saja, dialog tidak ada masalah," lanjut Sultan.

Presiden Jokowi seperti diketahui telah menerbitkan instruksi presiden yang memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan terkait virus Corona (COVID-19). Sanksi itu berupa kerja sosial hingga denda administratif.

Hal itu tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

BERITA TERKAIT:
HUT RI ke- 75, Diharapkan Gubernur Yogyakarta Jadi Momentum Introspeksi
Sultan HB X: DIY Utamakan Dialog daripada Penerapan Inpres No 6 Tahun 2020
#Sultan Menyapa Jilid 5: Tenaga Medis, Prajurit Pilih Tandhing Berjibaku dengan Musuh


tags: #sri sultan hamengku buwono x #presiden jokowi #inpres #sultan

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI