Plt Bupati Kudus M Hartopo, Foto: Istimewa

Plt Bupati Kudus M Hartopo, Foto: Istimewa

Perbup Disiplin Prokes di Kudus Akan Diubah Jadi Perda

Ketika naik menjadi perda, akan ada sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:08 WIB - Kesehatan
Penulis: Ririn . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus Jawa Tengah sedang mewacanakan mengubah peraturan bupati Nomor 41/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol kesehatan menjadi peraturan daerah (perda). Dengan demikian, nanatinya tidak hanya terkena sanksi denda, tetapi ada tambahan sanksi pidananya.

"Saat ini, rencana mengubah Perbup Nomor 41/2020 menjadi perda sudah memasuki tahapan penyusunan draf dan masih berada di Bagian Hukum Setda Kudus," ungkap Plt Bupati Kudus M Hartopo di Kudus, Selasa (13/10).

Ia menambahkan, ketika naik menjadi perda, akan ada sanksi pidananya bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi pidana tersebut, kata dia, juga mempertimbangkan banyak hal dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama sebagai upaya memberikan efek jera sehingga masyarakat setempat semakin patuh terhadap protokol kesehatan.

Kenyataan di lapangan, lanjut dia, pemberlakuan Perbup Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bulan Agustus-Oktober 2020 masih ada warga yang mengabaikan protokol kesehatan.

Jumlah pelanggaran yang ditemukan sampai sekarang telah mencapai ribuan pelanggaran dengan jumlah denda mencapai puluhan juta rupiah. Adapun sanksi denda yang diberikan untuk perorangan sebesar Rp50 ribu, sedangkan untuk pelaku usaha dengan tingkat mikro dendanya sebesar Rp200 ribu, usaha kecil sebesar Rp400 ribu, usaha menengah sebesar Rp1 juta, dan usaha besar sebesar Rp5 juta.

Ia pun berharap masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan mulai dari rajin mencuci tangan pakai sabun, memakasi masker, menjaga jarak, sampai menghindari kerumunan.

"Sepanjang aturan pemerintah ditaati, penyebaran virus corona di Kabupaten Kudus tentu secepatnya bisa teratasi," bebernya.

Penegakan aturan prokol kesehatan di Kabupaten Kudus melibatkan tim gabungan mulai dari Satpol PP, Polres, Kodim, Dishub, sampai Dinkes Kudus.

Sasaran operasinya adalah masyarakat yang tidak membawa masker, masyarakat yang membawa masker namun memakainya dengan cara yang tidak benar, serta tempat usaha atau tempat umum yang tidak menyediakan tempat cuci tangan, petugas pemeriksa suhu tubuh, tidak menerapkan jaga jarak, serta tidak membatasi jumlah kapasitas pengunjungnya.


tags: #protokol kesehatan #disiplin prokes di kudus #peraturan bupati #peraturan daerah

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI