Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto istimewa

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto istimewa

Luhut: Omnibus Law Dibuat Lewat Proses Panjang

Omnibus ini tidak menghilangkan undang-undang tapi menyelaraskan isi undang-undang itu jangan sampai tumpang tindih atau saling berkait saling mengikat dengan yang lain

Rabu, 21 Oktober 2020 | 19:33 WIB - Politik
Penulis: Arya Jkt . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Jakarta- Meski diklaim mampu memberikan perubahan positif dalam perekonomian, Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan Pemerintah terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat terutama buruh dan mahasiswa.

Omnibus Law ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dibuat dalam proses yang cukup panjang. 

Luhut Panjaitan dalam webinar Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10/2020) mengaku dirinya menjadi salah satu pencetus ide dibuatnya Omnibus Law tersebut.

BERITA TERKAIT:
Ganjar Ijin Kepada Luhut untuk Jadi Pengawas Pembangunan Kawasan Candi Borobudur
Tiga Menteri Cek Pembangunan "Bali Baru" di Candi Borobudur Magelang
Luhut Minta Pejabat Pemerintah untuk Gunakan Produk Dalam Negeri
Luhut Lakukan Uji Coba Penggunaan GeNose di Stasiun Pasar Senen
Menko Luhut Bertemu Presiden Donald Trump
Luhut: Vaksinasi Covid- 19 di Indonesia Dilakukan Akhir Desember
Luhut: Omnibus Law Dibuat Lewat Proses Panjang

Ide tersebut, kata Luhut, muncul saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Luhut, ketika itu melihat banyaknya keruwetan dalam undang-undang yang saling tumpang tindih serta menyebabkan peluang korupsi.

"Terus terang jujur saya (yang) mulai waktu saya Menkopolhukam. Waktu itu saya melihat betapa semrawutnya undang-undang peraturan kita, ada sekian puluh itu. Satu sama lain saling tumpang tindih atau saling mengunci. Sehingga kita tidak bisa jalan akibatnya korupsi tinggi dan kemudian inefisiensi juga di mana-mana," ungkapnya. 

Luhut melanjutkan saat itu, ia melakukan diskusi dengan para menteri lainnya untuk membahas permasalahan tersebut.

"Waktu itu kan Pak Mahfud dan juga Pak Jimly Asshiddiqie, Pak Seno Adji, Pak Sofyan Djalil, dari kantor saya ada pak Lambong, untuk mendiskusikan gimana caranya. Karena kalau satu persatu undang-undang itu direvisi nggak tau sampai kapan selesainya," katanya.

"Kemudian datang ide dari Pak Sofyan di Amerika pernah disebut omnibus. Nah omnibus ini tidak menghilangkan undang-undang tapi menyelaraskan isi undang-undang itu jangan sampai tumpang tindih atau saling berkait saling mengikat dengan yang lain," jelasnya.

Meski begitu, pembicaraan tersebut belum ditindaklanjuti. Menurut Luhut ide membuat omnibus law baru serius dilakukan di periode kedua Presiden Jokowi.

"Karena kesibukan sana sini belum terjadi, baru mulai dibicarakan kembali oleh Presiden akhir tahun lalu dan sekarang buahnya sekarang. Jadi itu proses panjang bukan proses tiba-tiba," pungkasnya.


tags: #luhut b panjaitan #menko bidang kemaritiman dan investasi #omnibus law uu cipta kerja #uu cipta kerja

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI