BPK Ikut Awasi Pengadaan hingga Distribusi COVID-19
Kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Sabtu, 09 Januari 2021 | 17:59 WIB - Kesehatan
Penulis:
. Editor: Wis
KUASAKATACOM, Jakarta- Proses pengadaan hingga distribusi vaksin COVID-19akan ikut diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan itu disepakati setelah adanya pertemuan antara Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Pertemuan itu sendiri, diselenggarakan atas permohonan audiensi dari pihak Kementerian BUMN ini. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi vaksin yang dilaksanakan dalam kondisi kedaruratan (emergency) gelombang kedua pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, dibahas ketiga pimpinan tersebut di pertemuan itu.
BERITA TERKAIT:
Menkes: Negara Maju atau Tidak Kelihatan dari Puskesmas-nya
Menkes Ingatkan Pentingnya Imunisasi untuk Indonesia Maju 2045
Cegah Stunting, Menkes Ingatkan Orangtua Rutin Timbang Berat Badan Anak di Posyandu
Vaksin Covid-19 Kini Berbayar, Berapa Harganya?
Menkes Budi Siapkan Empat Strategi Ini Jika Kembali Terjadi Pandemi
"Sesuai dengan mandat, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi Vaksin Covid-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," ucap Agung dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/1/2021).
Diskusi tersebut, jelas Agung juga membahas berbagai permasalahan yang terindikasi sebagai risiko dalam kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin.
"Permasalahan tersebut meliputi antara lain risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping, serta pelaksanaan distribusi vaksin kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan rumah sakit," ungkapnya.
Pemerintah sebelum itu juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal proses pembelian hingga distribusi vaksin Corona. Dengan melibatkan KPK, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin maka segala potensi korupsi dalam pengadaan maupun distribusi Vaksin Covid-19 dapat dicegah sedini mungkin.
"Pada kesempatan ini saya dan Pak Menteri BUMN hadir ke KPK untuk membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan sedikit mengenai proses vaksinasinya. Sehingga kita bisa secara transparan, bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi," ucap Budi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).
Menteri BGS mengatakan potensi korupsi bisa terjadi mulai dari pembelian, distribusi, hingga penyuntikan Vaksin Covid-19.
tags: #menteri kesehatan #menteri bumn #bpk #vaksin covid-19 #menteri bgs
Email: [email protected]
KOMENTAR
BACA JUGA
TERKINI
99 Napi Nasrani di Lapas Semarang Ikuti Ibadah Paskah
29 Maret 2024
Pria Asal Banyumas Ditemukan Tewas di Kamar Kos Bergas Semarang
29 Maret 2024
Puluhan Pelajar di Demak Diamankan Polisi karena Diduga Mau Perang Sarung
29 Maret 2024
Tersandung Kasus Korupsi Timah, Ini Peran Suami Sandra Dewi
29 Maret 2024
Kenapa Paskah Berkaitan dengan Telur? Ini Penjelasannya
29 Maret 2024
Tujuh Iklan Jadul Tema Puasa Ramadan, Bikin Nostalgia
29 Maret 2024
Daftar Harga Pangan di DIY Hari Ini Jumat 29 Maret 2024
29 Maret 2024
Harga Beras Masih Tinggi, Banjir di Demak Kudus Pengaruhi Pasokan
29 Maret 2024