Risma Konsultasi dengan KPK Terkait Program Bantuan Kemensos

KUASAKATACOM, Jakarta- Guna mencegah terjadinya korupsi dalam berbagai program bantuan Kementerian Sosial (Kemensos), Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Senin (11/1/2021) menemui pimpinan serta kedeputian pencegahan dan monitoring KPK untuk berkonsultasi.

Sebelum menjadi Mensos pengganti Juliari P Batubara, Risma mengatakan dirinya memang telah mendapat rekomendasi dari KPK terkait pengelolaan bantuan di Kemensos. Oleh itu, ia memerintahkan jajarannya menindaklanjuti temuan KPK tersebut.

BERITA TERKAIT:
Sekjen PBNU : Agar RSNU Wonosobo Cepat Jadi, Pemerintah dan Warga NU Harus Bantu
3,4 Juta Keluarga Penerima Manfaat di Jateng Akan Terima Bansos
Mensos RI Dorong Kemandirian Penerima Bansos Melalui Pemberdayaan dan Pendidikan
Mensos RI Sebut Makan Bergizi Gratis Penting untuk Pemenuhan Gizi Anak dan Peningkatan Perekonomian Lokal
Gus Ipul Dilantik Jokowi Jadi Mensos Gantikan Risma 

"Dan saya baru komunikasi dengan Pak Deputi (Pahala Nainggolan), setelah itu saya mendapatkan surat itu dan kemudian saya sudah memerintahkan menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan dari KPK untuk pencegahan dan ini sudah kita lakukan terus," ucap Risma di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Tidak hanya dengan KPK, Risma mengaku Kemensos juga telah bersurat ke Kejaksaan Agung, Mabes Polri, hingga Universitas Indonesia. Risma  melakukan hal itu untuk meminta bantuan agar proses pelaksanaan program bantuan Kemensos dapat berjalan baik.

"Sehingga kami berharap, kami juga dibantu untuk menghindari, dan memperbaiki mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan," katanya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kesempatan itu mengatakan koordinasi KPK dengan Risma untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di Tanah Air. Dia ingin program-program pengentasan masalah sosial tepat sasaran dan tak menimbulkan masalah baru.

"Beliau intinya berkonsultasi ke KPK bagaimana memastikan agar sasaran-sasaran yang menjadi program Kemensos untuk pengentasan masalah-masalah sosial, baik masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kesehatan dan lain-lain, itu pertama tepat sasaran," terang Ghufron.

Selama ini data yang dipakai Kemensos untuk program bantuan masyarakat miskin, kata Ghufron tak akurat. Sebab, data yang dipakai berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.

"Namun kita ketahui juga bahwa ternyata sasaran-sasaran yang memiliki masalah sosial tidak semuanya memiliki KTP ataupun NIK. Oleh karena itu perlu kemudian menjangkau kepada sasaran-sasaran yang lebih luas yang memiliki masalah-masalah sosial tersebut," bebernya.

Pendataan masalah sosial itu, lanjutnya selalu dinamis sesuai dengan masalah yang berkembang dalam dinamika sosialnya. Oleh sebab itu, data tersebut perlu diperbarui.

"Updating data tersebut untuk mendinamisasi data sosial tersebut, maka sebagaimana disampaikan Bu Risma telah melakukan beberapa kerja sama baik dengan daerah, dengan perguruan tinggi dan juga kemudian mengundang bagaimana masyarakat agar juga terlibat dan aktif untuk memastikan data yang sudah terhimpun apakah valid atau tidak," ungkapnya.

Terkait penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) yang diubah menjadi tunai, juga turut disinggung Ghufron. Menurutnya, Risma meminta KPK mengawasi program tersebut.

"Beliau juga menyampaikan permohonan kepada KPK bagaimana agar integrasi dari penyelenggara bantuan sosial ini, harapannya memiliki empati dan dedikasi yang sama terhadap beban masalah sosial. Jadi Bu Risma sangat menekankan kepada jajarannya supaya kemudian segenap insan Kemensos memiliki dedikasi untuk melayani masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemiskinan dan masalah-masalah pengangguran lainnya," tutupnya.