28 Pejabat Tinggi Era Presiden Trump Diberi Sanksi China

KUASAKATACOM, Beijing- Bersamaan dengan dilantiknya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Wakil Presiden AS Kamala Haris, Pemerintah China mengumumkan memberi sanksi puluhan pejabat tinggi AS era Presiden Donald Trump.

Saat mengumumkan sanksi tersebut, China juga mengatakan ingin bekerja sama dengan pemerintahan baru AS Presiden Joe Biden.

BERITA TERKAIT:
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: The Green Falcons Kalahkan China 1-0
China Wajibkan Universitas Tambah Kursus AI untuk Hadapi Rekor Lulusan
Optimisme Indonesia Emas 2045: Mendagri Bandingkan dengan Kebangkitan China
WNA China Coba Bunuh Diri dengan Meloncat dari Lantai 2 Hotel di Tuban
KEK Kendal Diuntungkan oleh Gejolak Geopolitik AS-China, Investasi Meningkat

China juga menuduh mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo "yang berbohong dan menipu" dan 27 pejabat tinggi lain di bawah Trump. Langkah yang diumumkan itu merupakan tanda kemarahan China, terutama atas tuduhan yang dibuat Pompeo pada hari terakhirnya di kantor bahwa China melakukan genosida terhadap Muslim Uighur. 

Adanya penilaian dari China itu juga dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri pilihan Presiden Joe Biden, Anthony Blinken. "Pompeo dan yang lain telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, sungguh-sungguh mencampuri urusan dalam negeri China, merongrong kepentingan China, menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS," ucap Anthony Blinken.

Selain Pompeo, pejabat lain yang dijatuhi sanksi adalah kepala perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, duta besar PBB Kelly Craft, serta mantan ajudan utama Trump, Steve Bannon.

China tidak hanya memberikan sanksi kepada 28 pejabat tersebut, namun juga kepada anggota keluarga dekat mereka dilarang memasuki China daratan, Hong Kong atau Makao, dan perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka dilarang melakukan bisnis dengan China.

Adanya sanksi yang dikeluarkan China tersebut, sampai saat ini belum dikomentari Departemen Luar Negeri AS maupun Pompeo.

melihat Langkah China tersebut dinilai pakar sanksi di wadah pemikir Atlantic Council, Brian O'Toole, sebagai pembalasan dan "pernyataan politik lebih dari apa pun". "Saya menduga mereka akan kembali menerapkan kasus-per kasus daripada pembatasan yang dirumuskan dengan baik," ucapnya.

Dalam kurun waktu satu tahun ini, China juga telah memberikan sanksi kepada anggota parlemen AS. Tetapi dengan menargetkan mantan dan pejabat AS yang sedang lengser adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa.

Di minggu-minggu terakhir jabatannya, Pompeo melakukan rentetan tindakan terhadap China seperti mengatakan China telah melakukan "genosida dan kejahatan kemanusiaan" terhadap Muslim Uighur. Pernyataan Pompeo tersebut disetujui juga oleh Blinken. "Memaksa pria, wanita, dan anak-anak ke dalam kamp konsentrasi; sebenarnya mencoba mendidik kembali mereka untuk menjadi penganut ideologi Partai Komunis China, semua itu menyuarakan upaya melakukan genosida," ucap Blinken.

Tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang berulang kali ditolak China. Namun, tim penilai Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lain ditahan di kamp-kamp.

Atas tuduhan Pompeo tersebut, China melalui juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying mengatakan "Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini cuma kebohongan besar lain."

"Politisi AS ini terkenal karena berbohong dan menipu, membuatnya jadi bahan tertawaan dan seorang badut," ucap Hua Chunying.

China, kata Hua berharap "pemerintahan baru itu akan bekerja sama dengan China dalam semangat saling menghormati, menangani perbedaan dengan patut, dan melakukan lebih banyak kerja sama saling menguntungkan di lebih banyak sektor."

"Kami berharap pemerintahan baru AS dapat memiliki penilaian yang masuk akal dan berpikiran dingin tentang masalah Xinjiang, di antara masalah lain," lanjutnya.