Viral Siswi Nonmuslim di Sumbar Diminta Kenakan Jilbab

Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud: Kebijakan Sekolah Tidak Sesuai Aturan Pemerintah

Kami mendukung setiap langkah investigasi dan penuntasan persoalan ini secepat mungkin untuk memastikan kejadian yang sama tidak terulang baik di sekolah yang bersangkutan atau di daerah lain.

Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:00 WIB - Didaktika
Penulis: Wisanggeni . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Jakarta- Viralnya siswi nonmuslim yang diminta mengenakan jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar), membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) angkat bicara. Kebijakan tersebut menurut Kemendikbud tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut disesalkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarint. Pada Permendikbud itu tidak mewajibkan simbol kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarint, dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).

BERITA TERKAIT:
Kepsek SMKN 2 Padang Siap Bertanggungjawab dan Dipecat
Siswi Nonmuslim SMKN 2 Padang Semua Kenakan Jilbab, Kecuali Jeni
Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud: Kebijakan Sekolah Tidak Sesuai Aturan Pemerintah
Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Minta Maaf, Terkait Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab

Sekolah, kata Wikan tidak boleh membuat peraturan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian wajib di sekolah. 

Dinas Pendidikan daerah, diminta Wikan untuk memastikan setiap sekolah mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. "Dinas Pendidikan harus memastikan Kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014," sambungnya.

Dinas Pendidikan Sumbar, ucap Wikan, telah mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap aturan yang bersifat diskriminatif, dan mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang tidak mematuhi peraturan.

Proses investigasi kasus tersebut pun didukung oleh Wikan. "Kami mendukung setiap langkah investigasi dan penuntasan persoalan ini secepat mungkin untuk memastikan kejadian yang sama tidak terulang baik di sekolah yang bersangkutan atau di daerah lain," tegasnya.

Seluruh pemerintah daerah, juga diminta Wikan untuk konsisten melakukan sosialisasi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. "Harapannya tidak akan terjadi lagi praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam yang menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan Pendidikan. Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras dan mengambil langkah-langkah tegas agar praktik intoleransi di lingkungan pendidikan dapat dihentikan," pungkasnya.
 


tags: #siswi di sekolah itu diminta memakai kerudung #padang #sumatera barat #kemendikbud #aturan pemerintah

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI