Militer Myanmar Lakukan Kudeta, PBB dan AS Kecam Keras

KUASAKATACOM, New York- militer Myanmar kembali melakukan kudeta terhadap pemerintah sah dibawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi, tidak hanya mengkudeta mereka juga melakukan penahanan militer terhadap pimpinan Myanmar termasuk kepada Aung San Suu Kyi.

Tindakan yang dilakukan militer Myanmar tersebut, mendapatkan respon dari masyarakat Internasional. Sejumlah negara mengutuk perbuatan tersebut termasuk PBB. Bahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras tindakan itu.

BERITA TERKAIT:
Keberadaan ASEAN Belum Tampak dalam Penanganan Sejumlah Masalah di Asia Tenggara
Sembilan WNI Korban TPPO di Myanmar Dipulangkan ke Tanah Air 
Sembilan WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Dipulangkan ke Tanah Air
Menko PMK Lepas Pengiriman Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar
Sebanyak 14 WNI Korban TPPO Dievakuasi dari Kantor Atase Pertahanan RI di Myanmar

"Sekretaris Jenderal mengutuk keras penahanan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint dan para pemimpin politik lainnya menjelang sesi pembukaan parlemen baru Myanmar," ucap juru bicara Guterres, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Senin (1/2/2021)

"Kejadian ini menjadi pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," sambungnya.

Pemilihan umum pada November 2020, kata Juru bicara PBB itu, telah memberikan mandat kuat bagi Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi, yang mencerminkan keinginan dari rakyat Myanmar untuk melanjutkan reformasi demokrasi yang dimenangkan dengan susah payah.

Guterres dalam pernyataannya tersebut, menyerukan kepada militer Myanmar untuk menghormati keinginan rakyat dan mematuhi norma-norma demokrasi, dan menyelesaikan setiap masalah lewat dialog damai.

"Semua pemimpin harus bertindak demi kepentingan yang lebih besar bagi reformasi demokrasi Myanmar, terlibat dalam dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," ujar pernyataan itu.

Terkait hal itu, Christine Schraner selaku perwakilan Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan pada Kamis (4/2) di Myanmar. Namun, adanya perkembangan kudeat itu maka pertemuan itu bisa dimajukan kata seorang diplomat kepada AFP.

Tindakan yang dilakukan militer Myanmar juga dikecam oleh Amerika Serikat dan Australia. Pembebasan para pejabat Myanmar yang ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi menjadi tuntutan kedua negara itu.

"Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," ucap juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.

"Kami mendesak militer dan semua pihak lain untuk mematuhi norma demokrasi dan supremasi hukum, dan membebaskan mereka yang ditahan hari ini," imbuhnya.

Tuntutan serupa juga disampaikan Pemerintah Australia. "Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah," ucap Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.