Kunker Komite IV DPD Awasi Manfaat Program PEN UMKM di Magelang

Pengawasan ini diperlukan mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam cakupan program PEN. 

Senin, 01 Februari 2021 | 22:20 WIB - Ragam
Penulis: Arya Jkt . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Mungkid- Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) lakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan ini dalam rangka pengawasan manfaat Program PEN pada sektor Koperasi dan UMKM.

Selain itu pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Undang-Undang diantaranya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. 

"Adapun fokus dari pengawasan UU tersebut adalah pengawasan atas manfaat Program PEN pada sektor Koperasi dan UMKM," kata Wakil Ketua Komite IV, Casytha A. Kathmandu dalam sambutannya.

BERITA TERKAIT:
Selama Lebaran, Candi Borobudur Tutup Sementara
Cari Nasgor Sampai Magelang
Tiga Kecamatan di Magelang Diguyur Hujan Abu
Warga Magelang Ditemukan di Media Sosial Usai Hilang 30 Tahun
Polisi Tangkap Pria di Magelang yang Bacok Adik Ipar hingga Tewas
Pria di Magelang Bacok Adik Ipar Hingga Tewas
Agar Wisata Berkualitas, Rencana Induk 1979 akan Diterapkan di Candi Borobudur

Casyta juga menyatakan bahwa kunjungan kerja dilakukan untuk melakukan pengawasan. Yaitu pengawasan DPD atas manfaat Program PEN pada sektor Koperasi dan UMKM sangat penting, mengingat program PEN bagi UMKM sangat dibutuhkan di masa pandemi.

Pertama, program tersebut sebagai modal awal dalam membuka kembali usaha UMKM yang terkena dampak serta melanjutkan atau membuka usaha baru. 

Kedua, sebagai tambahan modal terhadap UMKM yang tetap berjalan selama pandemi Covid-19, namun modal usahanya dipakai untuk kebutuhan hidup. 

Dan ketiga, bermanfaat sebagai modal usaha dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar,” jelasnya.

Selain itu, Senator asal Provinsi Jawa Tengah tersebut menegaskan bahwa pengawasan ini diperlukan mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam cakupan program PEN. 

“Berdasarkan data Kemenkeu, anggaran tahun 2020 sebesar Rp695,2 triliun, di mana realisasinya mencapai Rp579,8 triliun atau 83,4 persen hingga akhir 2020,'katanya. .

Sedang  untuk sektor UMKM, diketahui terealisasi sebesar Rp112,44 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp116,31 triliun.

Adapun Kabupaten Magelang dipilih sebagai tempat kunjungan kerja karena Pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi pada tahun 2019. 

“Selaras dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi yaitu sebesar 5,3%. Alasan kedua karena di Kabupaten Magelang banyak sekali UMKM, lebih dari 100 ribu UMKM,” tambahnya.

Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta mengatakan sektor UMKM mampu bertahan di masa krisis. “Dilihat dari sejarah, sektor UMKM ini relatif mampu bertahan dan cepat untuk bangkit ketika masa krisis,'katanya. 

Bupati Magelang, Zaenal Arifin menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja DPD di Magelang terkhusus dalam rangka meningkatkan kemampuan UMKM. “Pada awal 2020 kemarin, Kemenkeu meminta refocusing di angka 50%, jika tidak maka konsekuensinya akan dikenakan sanksi pemotongan dana transfer sebesar 35%," katanya. 

Dari refocusing kemudian dialokasikan pada 3 bidang utama yaitu kesehatan, Jaring Pengaman Sosial dan Jaring Pengaman Ekonomi. Dari 3 hal ini kita prioritaskan untuk membantu Magelang dalam rangka pemulihan ekonomi.

Bupati menambahkan pentingnya data sebagai pijakan untuk melaksanakan program di lapangan. Begitu pula terkait dengan bantuan kepada UMKM, sering terkendala terkait data, sehingga memerlukan konfirmasi yang valid dalam penyalurannya.

Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kabupaten Magelang menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada UMKM, pada klaster pariwisata khususnya perajin batu, batik, bambu. 

Mereka menggantungkan hidupnya dan usahanya di lingkungan parisiwata. Karena ada pembatasan, mereka tidak maksimal beraktifitas. “Koperasi pariwisata juga terkena dampak, karena pelaku UMKM di lingkungan pariwisata secara otomatis lembaga koperasi ada penurunan. Ia berharap adanya segala bantuan yang memungkinkan diberikan kepada UMKM terkait PEN, seperti kemudahan akses ke bank,” harapnya.

Ketua OJK Regional 3 Jateng-DIY Aman Santosa sependapat jika sektor UMKM akan dijadikan fokus di tahun 2021. Dari dari total angkatan kerja di Jawa Tengah sebesar 18 juta, paling tidak 80%-nya bekerja di sektor UMKM. “Fokusnya mesti UMKM, walaupun kontribusi terhadap PDRB hanya 10-15%,” katanya.

OJK juga menginformasikan bahwa saat ini bank-bank sudah berjalan cukup baik dalam melaksanakan subsidi bunga dan cukup berhasil. “Cukup membantu. Idealnya memang 0% tetapi jika bicara suku bunga ada kaitannya kerelaan pemilik bank,” katanya. 

Diketahui, survei BPS Jawa Tengah mengungkapkan bahwa 25% UMKM yang mengalami kesulitan biaya dan 50% yang kesulitan pemasaran atau penjualan.

BPD Jateng menjelaskan pihaknya telah melaksanakan kebijakan dari pemerintah untuk UMKM baik melalui subsidi bunga, restrukturisasi kredit, maupun melalui penempatan dana pemerintah. 

Untuk subsidi bunga, per 31 Desember Bank Jateng telah memberikan subsidi bunga dan fasilitas KUR sebesar Rp20,8 miliar kepada sekitar 13 ribu debitur. Sementara untuk non KUR sebesar Rp21,3 miliar kepada lebih dari 18 ribu debitur. 

“Dengan adanya subsidi bunga belum merupakan yang ideal, tetapi dengan subsidi sudah sangat membantu UMKM yang akan melaksanakan usahanya,” kata Direktur Keuangan Bank Jateng Dwi Agus. 

Sementara untuk restrukturisasi kredit Bank Jateng telah terealiasi sebesar Rp5,22 triliun kepada sekitar 16 ribu debitur. Kemudian untuk penempatan uang negara, Bank Jateng diberikan Rp2 Triliun dan sudah disalurkan untuk penyaluran kredit sebanyak Rp8,97 Triliun atau 4,5 kali jauh lebih besar dari ketentuan pemerintah. 

“Dari total itu diberikan kepada segmen UMKM Rp3,1 triliun, UMKM dengan skema konsumer Rp4,5 Triliun, segmen korporasi Rp1,1 Triliun, dan segmen komersial sebesar Rp394 Triliun,” tambahnya. 


tags: #kabupaten magelang #kunjungan kerja #kunker #dpd ri

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI