Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Misbakhun.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Misbakhun.

Kasus Korupsi di Dirjen Pajak, Misbakhun: Menkeu Harus Ikut Bertanggungjawab

Karena dampak dan risiko organisasi tetap ada di Kementerian Keuangan.

Rabu, 03 Maret 2021 | 19:32 WIB - Ragam
Penulis: Arya Jkt . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Misbakhun mengapresiasi atas kinerja Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang mengungkap kasus korupsi di Direktorat Jenderal pajak -Ditjen pajak (DJP).

Namun dia berharap kasus ini tidak mengendorkan kinerja 45.000 pegawai dirjen pajak dalam menhhimpun penerimaan negara. "Alhamdulillah, meski ada kasus pegawai Ditjen pajak yang selalu bekerja keras dalam menghimpun penerimaan negara, rupiah demi rupiah dari pajak untuk mengisi kas negara," kata Misbakhun dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/3/2021.

Menurut para pegawai pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Mereka, para pegawai Ditjen pajak tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menjaga situasi tetap kondusif di tengah tekanan publik dan godaan uang setiap saat. 

BERITA TERKAIT:
53 WBP Lapas Salatiga Dapat Remisi Idulfitri, Diantaranya Mantan Kepala DPU
Kejari Usut Dugaan Korupsi KAI Purwokerto
Eks Kepsek dan Staf Sudin Pendidikan Jadi Tersangka Korupsi Dana Bos Miliaran Rupiah
28 Orang Saksi Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Bandung Barat
Edhy Prabowo Tak Melawan Saat Didakwa Terima Rp25,7 M Terkait Ekspor Benur
KPK Kehilangan Truk Penyimpanan Barang Bukti Kasus Suap Pajak
Didemo Terkait Korupsi Rumah DP Rp0, Pemprov DKI Malah Pamer Penghargaan

Apalagi tekanan tehadap penerimaan pajak sangat dalam, akibat dari tekanan pada sektor ekonomi yang disebabkan pandemi oleh pandemi Covid-19. 

Politisi Golkar ini berharap jangan sampai dengan adanya satu kasus korupsi ini membuat kita melupakan bahwa masih ada 45.000 orang yang bekerja dengan baik untuk sektor pendapatan negara di APBN kita. 

"Jangan sampai mereka menjadi tidak bersemangat dalam bekerja, karena kerja keras mereka sangat menentukan berapa besarnya utang yang harus dilakukan oleh negara untuk menutup kekurangan pendanaan APBN. Kerja keras pegawai Ditjen pajak adalah penentu besaran defisit APBN kita," katanya. 

Misbakhun mengakui ruang korupsi sangat besar di Ditjen pajak. Karenanya KPK telah menjadi bagian dari sistem pencegahan. Di internal mereka sendiri ada pengawasan internal sampai pada unit paling bawah. 

"Saya juga mengetahui bahwa Ditjen pajak bekerja sama dengan KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya korupsi mengingat demikian besar ruang korupsi yang ada di sana," jelasnya. 

Namun demikian korupsi tetap korupsi, tidak ada toleransi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Hukum tetap harus ditegakkan. Momentum ini adalah pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan seluruh Wajib pajak bahwa ruang korupsi itu semakin sempit. 

"Jangan hanya melihat kepada Pegawai pajak, tetapi harus ditekankan bahwa peringatan ini juga untuk Wajib pajak," jelasnya. 

Menurut Misbakhun ini momentum terbaik untuk melakukan penilaian kembali tentang kinerja Menteri Keuangan secara lebih menyeluruh dalam kaitan pengawasan terhadap direktorat jenderal yang berada dalam rentang kendali Kementrian Keuangan. Tetap harus ada tanggunga jawab seorang Menteri Keuangan dalam kasus di Ditjen pajak saat ini. 

"Menteri Keuangan harus mengambil porsi tanggung jawab nya sebagai seorang menteri. Karena dampak dan risiko organisasi tetap ada di Kementerian Keuangan. Termasuk Menteri Keuangan harus menyiapkan mitigasi risikonya," jelasnya. 


tags: #korupsi #kpk #pajak #menteri keuangan

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI